RANTAU-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengevaluasi kebijakan publik untuk kemaslahatan dan memberikan kemanfaatan bagi kepentingan hidup masyarakat.
“Evaluasi kita lakukan. Bahkan kita berikan bimbingan teknis kepada aparatur jabatan fungsional terkait penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas kebijakan yang ada di daerah,” kata Penjabat (Pj) Bupati Tapin M Syarifuddin di Rantau.
Dia menjelaskan, langkah ini sebagai tindak lanjut dari laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi periode 2023, terhadap hasil capaian pelaksanaan indeks kualitas kebijakan di Kabupaten Tapin.
“Kami diminta untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan kajian dan analisis pada seluruh proses kebijakan yang dilakukan, dan kami perlu mengoptimalkan peran pejabat fungsional agar kualitas kebijakan semakin baik,” ujarnya.
Menurut Syarifuddin, saat ini kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah dari waktu ke waktu masih belum sepenuhnya maksimal. Hal ini berdasarkan hasil proses kajian dan analisis kebijakan yang didukung oleh data, informasi, dan pengetahuan yang faktual serta relevan dengan kondisi di lapangan.
Selain itu, proses pengelolaan dokumentasi kebijakan juga belum optima dilakukan oleh perangkat daerah mulai dari proses pengelolaan wacana publik, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan.
Dia menekankan, kondisi yang ada di lingkungan pemerintah daerah setempat saat ini, menjadi tanggung jawab bersama, khususnya perangkat daerah yang bertugas pada bidangnya.
“Ini semua tugas bersama, khususnya perangkat daerah yang bertugas melaksanakan proses kajian dan analisis kebijakan serta pendokumentasian proses pengelolaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Syarifuddin.{[AN/mb03]}
