BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendarahaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengungkapkan realisasi belanja APBN di Kalsel hingga 30 Juni 2024 mencapai Rp17,43 triliun atau 45,37 persen dari pagu Rp38,42 triliun.
“Belanja APBN di Kalsel tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga mencapai Rp4,27 triliun atau 45,71 persen dari pagu Rp9,35 triliun pada tahun 2024 ini,” ujarnya dalam siaran pers di Banjarmasin, Senin (29/7).
Sedangkan belanja transper ke daerah (TKD) mencapai Rp13,17 triliun atau 45,26 persen dari pagu sebesar Rp29,09 triliun untuk tahun 2024.
Syafriadi menjelaskan khusus belanja pegawai realisasinya meningkat, karena adanya gaji ke-13 yang dibayarkan dalam bulan Juni kepada 36.056 penerima.
Belanja barang juga meningkat dipengaaruhi adanya persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak, namun demikian untuk belanja modal masih belum tercapai target hingga triwulan II sebesar 40 persen.
Menyinggung realisasi belanja TKD, Syafriadi menyebutkan sampai 30 Juni 2024 mencapai Rp13,17 triliun dan secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi pertumbuhan belanja TKD sekitar 27,24 persen.
Realisasi TKD di Kalsel tersebut terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp6,29 triliun atau 40,60 persen dari pagu, dana alokasi umum (DAU) Rp4,47 triliun atau 62,51 persen dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp109,44 miliar atau 10,27 persen.
Kemudian, DAK non fisik sebesar Rp1,21 triliun atau 50,64 persen, realisasi insentif fiskal Rp76,12 miliar atau 50 persen, dana desa (DD) sebesar Rp1 triliun atau 68,72 persen.
Kinerja TKD tertinggi di Kalsel bulan Juni 2024 Kota Banjarmasin sebesar 50,90 persen.
Adapun jenis TKD yang masih perlu diakselerisasi kinerja penyaluran adalah DAK fisik, karena baru mencapai 10,27 persen.
Terkait realisasi pendapatan daerah, Syafriadi menyebutkan sampai 30 Juni 2024 mencapai Rp9,93 triliun atau sekitar 42,95
persen dari target. Jika dibandingkan tahun lalu realisasi pendapatan ini terkontraksi 22,96 persen.
Meski secara total penerimaan pendapatan terkontraksi, tetapi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan positif 10,11 persen dengan realisasi Rp908,54 miliar.
Realisasi pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan pajak dalam negara Rp8,87 triliun atau 41,34 persen. Kontribusi pajak dalam negeri itu meliputi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp5,49 triliun, PPn Rp3,11 triliun.
Penerimaan negara yang dipungut dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai Juni 2024 sebesar Rp4,13 triliun.
Sementara itu, realisasi APBD regional Kalimantan Selatan sampai Juni 2024 untuk pendapatan daerah mencapai Rp13,80 triliun atau sekitar 34,82 persen meningkat sebesar 13,52 persen dibandingkan tahun lalu.
Pajak daerah terealisasi Rp1,53 triliun dan retribusi daerah sebesar 155,82 miliar atau meningkat 201 persen dibandingkan tahun lalu.
Realisasi pendapatan tertinggi berada di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp1,24 trilun atau 58,70 persen.
Dari segi belanja APBD regional Kalsel hingga 30 Juni 2024 terealisasi Rp10,10 triliun atau 28,66 persen artinya tumbuh sekitar 23,97 persen.
Belanja pegawai terealisasi Rp4,73 triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp3,15 triliun, belanja modal terealisasi Rp2,03 triliun dan semua belanja mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. ani
