JAKARTA – Pengamat Ekonomi Esther Sri Astuti meminta adanya kepastian soal kelancaran distribusi beras kepada masyarakat serta menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Jangan sampai distribusi tidak lancar, sehingga menyebabkan harga beras tinggi,” kata Esther dikutip dari Antara.
Ia menambahkan saat ini diperlukan kalkulasi yang tepat terkait kebutuhan beras agar pasokan mencukupi dan tidak terjadi kenaikan harga beras yang memberatkan masyarakat.
“Kalau itu sudah dipenuhi, baru kita bicara distribusi,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini.
Saat ini, harga beras mulai terpantau naik selama periode Juli seiring dengan produksi yang rendah dan stok yang terbatas pada musim kemarau. Kondisi ini juga berpotensi menaikkan laju inflasi di bulan-bulan mendatang.
Berdasarkan data panel harga (Bapanas) pada Sabtu (27/7), harga beras premium tercatat mencapai Rp15.860 atau naik hingga 1,99 persen (Rp310). Sedangkan untuk beras medium sebesar Rp13.620 atau naik 0,29 persen (Rp40).
Sementara itu, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22 persen wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan salah satu langkah awal dalam stabilisasi harga beras adalah dengan memperkuat stok.
Saat ini, Perum Bulog telah menyiagakan pasokan melalui pengadaan beras dalam negeri sebanyak 759.419 ton hingga pertengahan Juli 2024 serta impor sebanyak 2,2 juta ton.
Total stok tersebut sebagian besar merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk kebutuhan bantuan pangan, stabilisasi harga dan pasokan untuk operasi pasar.
Pengamat Achmad Ismail mengingatkan pentingnya untuk menutup celah potensi kecurangan atau korupsi dalam impor beras agar negara tidak dirugikan.
Menurut dia, evaluasi dalam pengadaan impor beras harus dilakukan agar pelaksanaan impor sesuai tata kelola dan bebas dari kepentingan pihak eksternal maupun internal.
“Dampak kerugian dari fraud lewat alur itu harus segera ditindak lanjuti melalui perbaikan sistem tata kelola dan penegakan hukumnya,” kata Achmad.
Ia mengatakan saat ini masih ada celah administrasi dalam pelaksanaan impor tersebut sehingga terjadi kasus biaya denda tambahan akibat peti kemas tertahan di Pelabuhan (demurrage).
Oleh karena itu, praktisi BUMN ini mengharapkan adanya pembenahan terutama dalam transparansi, akuntabilitas serta perbaikan integritas perusahaan agar upaya penyelewengan hukum tidak terjadi lagi.
“Kasus demurrage beras itu mengindikasikan adanya fraud atau kecurangan lewat alur administratif berikut kewenangan yang menyertainya,” ujar Ais, sapaan Achmad. lp6/mb06
