JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung peningkatan kualitas kesehatan sebagai indeks pembangunan manusia di Indonesia.
Hal itu di tunjukannya dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, dan Kesehatan bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Auditorium Prof Siwabessy Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (17/7).
“Kami berharap kemenkes menghadirkan kemajuan dan pencapaian. Mudah-mudahan semakin banyak rumah sakit berkelas dunia, semakin baik kualitas kesehatan masyarakat, dan semuanya bisa hidup lebih baik lagi. Aset terpenting bangsa kita adalah manusia, indeks pembangunan manusia menjadi utama dan salah satu faktornya adalah kesehatan,” ujarnya.
Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN berperan dalam penyertipikatan tanah-tanah rumah sakit serta tanah aset kemenkes lainnya.
Menteri AHY berharap hingga akhir 2024, pendaftaran aset kemenkes dapat di akselerasi. Hingga saat ini, tercatat dari total 788 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN Kemenkes sudah ada 623 bidang tanah yang terdaftar.
“Ini kita kejar. Semangat pak menkes ini bagus, merapikan aset. Kita coba bantu rapikan terutama aset-aset yang memang sangat strategis, termasuk yang saat ini dalam sengketa,” katanya.
Sementara, dengan adanya MoU ini, Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap dapat dilakukan percepatan penyelesaian 24 kasus sengketa yang di alami pihaknya dengan masyarakat dan perusahaan swasta.
Ia juga menginginkan agar tanah aset kemenkes tersertipikat secara resmi, sehingga memiliki kekuatan hukum.
“Dalam merapikan aset-aset, kita butuh dukungan dari Pak AHY supaya semua sertipikat kita secara hukum benar. Setelah ini, mudah-mudahan ada payung hukum buat jajaran kemenkes merapikan status tanah yang kita miliki, membantu 24 kasus sengketa untuk mengamankan aset milik negara agar tidak pindah ke pihak swasta,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Menteri AHY dalam kegiatan ini, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. rds
