BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengakui terjadinya kenaikan suhu antara 0,2 hingga 0,3 derajat Celcius menandakan adanya perubahan iklim di Kalimantan Selatan.
“Adanya perubahan iklim tersebut dapat menimbulkan ancaman yang akan mengganggu perekonomian atau fiskal di daerah pada berbagai lapisan sehingga harus segara diantisipasi,” ujarnya di Banjarmasin, Jumat (26/6).
Ancaman pertama yaitu produktivitas perikanan yang akan terganggu, hal ini dicontohkan dengan bencana banjir di Kabupaten Banjar yang mengakibatkan kerusakan kolam ikan di 4 Kecamatan (KarangIntan, Martapura, Martapura Barat dan Astambul).
Ancaman selanjutnya yaitu produktivitas pertanian terganggu, hal ini dibuktikan dengan kondisi banjir yang mengakibatkan penurunan produksi padi di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim tersebut, Kanwil DJPb Kalsel sengaja mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel untuk mendapatkan masukan terkait kondisi di Kalsel.
Dari masukan instansi terkait tersebut, kata Syafriadi, maka perlu diperkuat dengan adanya korelasi yang sangat tinggi antara hujan tahunan yang mengakibatkan peningkatan kejadian banjir, korelasi yang kuat antara angka kejadian banjir dengan hasil produksi padi di Kalsel serta penurunan produksi padi secara signifikan dalam 10 tahun terakhir.
Ancaman lainnya yaitu peningkatan durasi dan intensitas cuaca ekstrem yang mengakibatkan bencana banjir, penurunan kualitas dan kuantitas air, habitat dan kesehatan serta gangguan rantai pasok.
Data menunjukkan bahwa bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor adalah bencana yang paling sering terjadi di Kalsel sehingga memerlukan
prioritas penanganan risiko.
Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah 0,33 dan nilai ini menunjukkan Tingkat Kapasitas Daerah Rendah.
Data dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa sejak Januari-Juni 2024, bencana di Kalimantan Selatan mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp19,035 miliar. Penanganan bencana di Kalimantan Selatan perlu mendapatkan perhatian khusus sebab dampak yang diakibatkan berpotensi meluas dan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian serta kondisi sosial masyarakat.
Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dapat diperkuat untuk mengantisipasi dampak risiko bencana sebagai akibat dari perubahan iklim di Kalimantan Selatan.
Dalam rangka mengantisipasi resiko Bencana di Kalimantan Selatan maka perlu memperkuat kajian risiko dan kerentanan bencana serta melakukan perencanaan terkait mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Perlu memperkuat early warning system (EWS) bencana dengan melibatkan stakeholders terkait (diantaranya BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) sebagai langkah antisipasi terhadap sektor.
Perekonomian dan lingkungan yang kemungkinan akan terdampak bencana.
Perlu penguatan sistem informasi, pelatihan pencegahan dan
penanggulangan bencana, serta melakukan identifikasi dan persiapan terkait kebutuhan logistik pra, saat dan pasca bencana terjadi.
Pekerjaan rumah untuk bencana antara lain memastikan kesiapsiagaan dalam penanganan darurat bencana yang meliputi pengadaan dan penyediaan pangan, shelter, kebutuhan medis, bahan bakar dan telekomunikasi.
PR untuk Pascabencana antara lain mempercepat rekonstruksi bencana yang meliputi adaptasi terhadap bencana melalui relokasi serta melakukan rehabilitasi lokasi terdampak bencana dengan mengadopsi konstruksi yang lebih ramah bencana.
Mempercepat rehabilitasi akses jalan dan distribusi logistic untuk mempercepat recovery aktivitas perekonomian pascabencana.
Memastikan ketersediaan logistik pascabencana bagi sektor yang terdampak (misal sektor pertanian seperti ketersediaan pupuk bersubsidi, bibit, alsintan.
Pekerjaan rumah pelaksanaan Anggaran di Kalimantan Selatan
antara lain merespon kondisi penurunan penerimaan perpajakan dari sektor pertambangan dan penggalian, pemerintah harus segera meningkatkan potensi perekonomian lainnya.
Salah satunya dengan optimalisasi sektor pertanian terpadu melalui pengelolaan lahan pertanian berbasis teknologi serta
pengembangan tanaman yang tahan penyakit dan perubahan cuaca atau iklim. ril/ani
