Rabu, Juli 2, 2025
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Wakil Rakyat Sepakat Tolak PP Tapera dan UKT

by Mata Banua
26 Juni 2024
in DPRD Kalsel
0
D:\2024\Juni 2024\27 Juni 2024\2\Wakil Rakyat Sepakat Tolak PP Tapera.jpg
KOMISI IV DPRD Kalsel H M Lutfi Saifuddin bersama Ketua KSPSI Kalsel Sumarlan berfoto bersama usai beraudiensi dengan anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska.(foto:mb/ist)

 

JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait penolakan keras terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2024 perubahan atas PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Terbitnya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Komisi IX DPR RI di Jakarta.

Artikel Lainnya

DPRD Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Jadi Perda

DPRD Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Jadi Perda

2 Juli 2025
Banggar Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Dibawah 75 Persen

Banggar Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Dibawah 75 Persen

2 Juli 2025
Load More

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H M Lutfi Saifuddin dalam rapat audiensi yang digelar pada Selasa (25/6), menyampaikan, kebijakan terkait tapera dan UKT tidak tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. “Kami selaku wakil rakyat, kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, turut berhadir Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalsel yang mengatakan, sistematika teknis dari Pasal 15 dalam PP tersebut sangat tidak jelas dan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. “Munculnya angka tiga persen itu tidak mendasar dan tidak dijelaskan secara transparan,” ujar Ketua HMI Kalsel Abdi Aswadi.

Selain itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel Sumarlan yang turut hadir dalam rapat tersebut menyatakan, kebijakan ini akan menambah beban pekerja yang saat ini sedang berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Kami berharap pemerintah lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja dan masyarakat luas,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengaku ini menjadi semangat anggota komisinya untuk menolak diberlakukannya kedua PP tersebut. Hal ini juga sudah disampaikannya di berbagai media masa.

“Secara pribadi kami sudah bersikap. Nanti waktu rapat dengan menteri ketenagakerjaan akan kami sampaikan berbagai aspirasi yang sudah disampaikan tadi,” ucap politisi Golkar tersebut.

Ia berharap penolakan ini dapat memberikan tekanan kepada Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang di anggap tidak berpihak kepada rakyat. “Komisi IV DPRD Kalsel dan Komisi IX DPR RI berkomitmen terus mengawal isu ini demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. rds

 

Tags: H M Lutfi SaifuddinKetua Komisi IV DPRD KalselPP TaperaUKT
ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA