JAKARTA – Bantuan pangan beras atau bansos beras beras dianggap tidak menjawab persoalan krisis beras di dalam negeri secara tuntas. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didorong untuk program yang lebih produktif.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengusulkan tambahan anggaran belanja sekitar Rp20,2 triliun, di antaranya untuk bansos beras selama 6 bulan pada 2025 yang membutuhkan dana sekitar Rp16,68 triliun.
Peneliti Center of Reform on Economic (Core), Eliza Mardian, menyebut, hampir 54% rumah tangga penduduk miskin di Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian.
Artinya, menurut dia, banyak di antara penerima bansos beras selama ini adalah dari kalangan petani. “Petani sebagai produsen pangan, tapi juga menerima bantuan pangan. Sebuah ironi,” kata Eliza.
Di sisi lain, pemerintah selama ini juga telah memiliki skema bansos khusus pangan yaitu bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos).
Adanya bansos pangan yang berganda, dianggap menjadi tanda pemerintah memilih jalan instan untuk mengendalikan harga dan krisis beras.
Apalagi, untuk memenuhi kebutuhan bansos selama ini, pemerintah mengandalkan beras impor dibandingkan dari penyerapan dalam negeri.
Adapun, pemerintah telah menugasi Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton pada periode 2024. Alasannya, agar stok beras Bulog selalu memadai di atas 1 juta ton yang salah satunya bakal digunakan untuk program bantuan pangan.
“Yang perlu diingat, lebih dari 80% beras yang ada di Bulog dipenuhi dari impor, bukan penyerapan dalam negeri,” tuturnya.
Oleh karena itu, Eliza menilai, alih-alih untuk bansos pangan, anggaran sebesar Rp20 trilliun akan lebih efektif disalurkan untuk insentif petani dalam menanam padi.
Dengan begitu, apabila anggaran sebesar Rp20 triliun itu digunakan untuk menstimulus penanaman padi di petani, kata Eliza, akan memberikan manfaat berlapis yang lebih efisien dan produktif dalam mengatasi krisis pangan di dalam negeri secara berkelanjutan. “APBN semestinya digunakan untuk hal-hal yang produktif dan menjadi captive market bagi masyarakat,” tuturnya. Sebelumnya, rencana program bantuan pangan beras itu muncul dari usulan tambahan anggaran 2025 oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR-RI.
Dalam paparannya, Bapanas mengusulkan tambahan anggaran belanja 2025 sebesar Rp20,2 triliun untuk kebutuhan bantuan pangan. Sebanyak Rp16,68 triliun di antaranya untuk kebutuhan program bantuan pangan beras selama 6 bulan.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan bahwa program bantuan pangan beras masih diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan beras di 68 daerah yang terindikasi rentan pangan.
Menurutnya, sebanyak 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) harus diselamatkan lewat bantuan pangan beras.
Selain itu, Arief menegaskan, program bantuan pangan beras menjadi upaya pemerintah menciptakan ekosistem pangan yang lebih baik dari hulu hingga hilir. Bulog akan lebih mudah dalam melakukan fungsinya untuk menyerap dan menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP). bisn/mb06
