Oleh: Nor Faizah Rahmi, S.Pd.I (Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Remaja)
Program pembangunan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah diluncurkan pada awal masa pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu program ini berada di kawasan Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan Villa Kencana Cikarang sejatinya sudah dimulai sejak 2016. Tidak lama setelahnya, pada 2017 area perumahan subsidi ini sudah jadi dan diresmikan langsung oleh Jokowi. Namun, saat ini banyak rumah murah program Jokowi tersebut malah berakhir kosong tanpa penghuni, tidak terawat, terbengkalai, bahkan ditumbuhi semak belukar.
Salah seorang pegawai marketing kawasan itu mengatakan bahwa sebenarnya seluruh unit rumah murah Jokowi sudah habis terjual sejak lama. Hal ini dibenarkan Heru, salah seorang pemilik rumah di Villa Kencana Cikarang di Blok J2, yang mengatakan, memang keadaannya masih banyak yang belum ditempati karena rata-rata hanya untuk investasi. Kondisi ini membuat rumah-rumah yang mendapat subsidi pemerintah itu sangat tak terurus. Misalkan saja saat detikcom menelusuri area Blok GG, Villa Kencana Cikarang. Di area itu terlihat masih ada cukup banyak rumah yang kosong. Rumah kosong tak berpenghuni ini ada di hampir setiap gang, setelah melewati beberapa rumah warga.
Pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menyatakan, ini menunjukkan bahwa penjualan rumah bersubsidi tersebut salah sasaran. “Yang menjadi target penjualan rumah subsidi sebenarnya adalah MBR, tetapi faktanya para pembeli bukan MBR, mereka adalah orang-orang yang telah memiliki rumah sebelumnya,” jelasnya kepada MNews, Senin (13-5-2024). Menurutnya, kondisi ini memprihatinkan.
Ada beberapa hal yang menyebabkan harga rumah makin mahal selain karena tingginya permintaan (over demand). Faktor pertama adalah adanya inflasi. Kenaikan harga bahan bangunan dan jasa tukang menjadikan biaya pembangunan rumah meningkat. Selain itu, harga lahan juga meningkat. Faktor yang juga krusial adalah dominasi swasta dalam penyediaan rumah. Sejak dahulu, harga rumah selalu dikendalikan oleh pihak pengembang swasta. Mereka menaikkan harga rumah sesuka hatinya, semata demi mendapatkan keuntungan yang besar.
Para pengembang ini sebenarnya mendapatkan pinjaman modal dari pemerintah untuk membeli lahan, tetapi mereka lalu mematok harga tinggi untuk perumahan yang mereka tawarkan. Mereka juga mendapatkan lahan dengan lokasi yang strategis pada saat banyak rakyat digusur dari tempat tinggalnya. Dengan privilese lahan itu, bukannya memudahkan rakyat untuk memiliki rumah, mereka justru mematok harga rumah dengan tinggi.
Inilah kondisi ketika negara lepas tangan dalam penyediaan rumah bagi rakyat, padahal rumah merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Negara sejatinya wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah pada masyarakat. Namun, saat ini banyak rakyat yang tidak memiliki rumah. Banyak di antara mereka yang tinggal di bawah kolong jembatan, di bantaran sungai, atau di rumah petak di gang-gang sempit yang sangat padat sehingga tidak sehat, bahkan rawan bencana seperti banjir dan kebakaran.
Adapun rumah murah yang menjadi program pemerintah ternyata juga tetap dibangun oleh swasta sehingga kualitas bangunan tidak bagus dan mudah rusak. Lokasinya juga jauh dari tempat kerja sehingga pekerja akan menghabiskan dana besar untuk biaya transportasi. Wajar jika akhirnya rumah tersebut banyak kosong dan terbengkalai. Alhasil, program rumah murah tidak bisa menyolusi masalah kebutuhan rumah karena pelaksanaannya tetap didominasi swasta.
Rumah adalah kebutuhan primer manusia yang harus terpenuhi. Keberadaan tempat tinggal akan membuat manusia nyaman dan bahagia. Dari Nafi’ bin al-Harist, dari Nabi saw., beliau bersabda, “Di antara kebahagiaan seseorang adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, serta kendaraan yang nyaman.”
Permintaan terhadap rumah memang akan selalu tinggi karena jumlah manusia selalu bertambah. Namun, bumi Allah juga akan senantiasa cukup untuk menampung manusia. Yang dibutuhkan adalah pengaturan berdasarkan syariat untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan bisnis para kapitalis properti. Ini karena sejatinya tugas penguasa adalah mengurusi urusan rakyat (ri’ayatu syuun al-ummah).
Sistem Islam menjamin pemenuhan kebutuhan rumah bagi tiap-tiap rakyat. Ini karena politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer (termasuk rumah) pada tiap-tiap individu secara menyeluruh dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Pemimpin Muslim akan memenuhi kebutuhan rumah rakyat dengan mekanisme sesuai syariat. Dengan demikian, setiap rumah tangga akan memiliki rumah yang nyaman dan sehat.
Negara Islam tidak akan menyerahkan penyediaan rumah pada swasta. Negara akan turun tangan menyediakan rumah bagi rakyat. Swasta boleh melakukan bisnis properti, tetapi harus sesuai syariat dan mendukung program negara. Tidak boleh ada fasilitas kredit yang tidak syar’i, baik karena faktor riba maupun akadnya. Terkait lahan, Pemimpin Muslim akan menyediakan dan mengatur betul penggunaan lahan sehingga perumahan sinkron dengan fasilitas lainnya seperti jalan, moda transportasi, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, pertokoan, tempat kerja, dan lainnya. Ini untuk memastikan bahwa perumahan tersebut akan ditempati oleh masyarakat sehingga tidak kosong dan terbengkalai.
Dari sisi iklim ekonomi, dengan penerapan sistem ekonomi Islam akan mencegah terjadinya inflasi sehingga harga lahan, bahan bangunan, dan upah tenaga kerja relatif stabil. Penerapan sistem ekonomi Islam juga menjadikan negara memiliki pemasukan yang melimpah sehingga memiliki dana yang besar di baitulmal untuk membiayai pembangunan rumah dan menyediakannya bagi rakyat dengan harga terjangkau dan bahkan gratis.
Penerapan sistem ekonomi Islam juga menjadikan rakyat sejahtera sehingga mampu membeli rumah. Bagi masyarakat fakir miskin, negara bisa memberi bantuan rumah gratis. Dengan demikian, tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki tempat tinggal atau tinggal di tempat yang tidak layak. Inilah mekanisme syariat yang benar-benar menyolusi masalah kebutuhan rumah bagi rakyat. Solusi ini hanya bisa terwujud dengan penerapan syariat kafah.
