Oleh : Kurnia ( Aktivis Muslimah)
Kontroversial soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) menghiasi pemberitaan media beberapa waktu terakhir. Banyaknya kalangan mahasiswa yang mengeluhkan dan keberatan akan kebijakan ini, bukan hanya mahasiswa namun kebijakan ini juga berpengaruh terhadap calon mahasiswa baru baik yang masuk jalur prestasi maupun tertulis. Contohnya yang terjadi di Universitas Riau (Unri), menurut Kompas.com sekitar 50 orang calon mahasiswa baru (Camaba) yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) memutuskan mundur karena merasa tidak sanggup untuk membayar uang kuliah tunggal.
Siti Aisyah salah satu dari ribuan orang yang diterima di Unri melalui SNBP tahun ini memilih mengundurkan diri karena mahalnya biaya UKT. Sebelumnya dia dinyatakan lulus di jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau dan harus membayar UKT golongan 4 yakni Rp3,5 juta per semester, padahal Siti termasuk berasal dari keluarga tidak mampu. Ferdy ayah dari Siti mengungkapkan bahwa tidak sanggup untuk membayar UKT sebanyak itu, “Untuk membayar UKT segitu memang kami tidak sanggup” ucap Ferdy.
Dalam ketentuan SNBP tahun 2024 terdapat perbedaan dengan tahun sebelumnya, yaitu mengenai sanksi dimana tahun kemarin ketika peserta lolos SNBP namun tidak dijalani sanksinya hanya berhenti di SNBT. Pada tahun 2024 ini bagi peserta yang dinyatakan lolos SNBP tapi tidak daftar ulang, maka dikenakan sanksi tidak dapat ikut UTBK-SNBT serta tidak bisa ikut seleksi jalur mandiri di perguruan tinggi manapun se-Indonesia dan itu berlaku sampai 2 tahun ke depan. Melihat hal tersebut sudah pasti menjadi penghalang terbesar bagi camaba untuk mengikuti tes atau pendaftaran dari jalur manapun, kecuali pemerintah mengubah kebijakan aturan SNBP sendiri.
Kenaikan UKT adalah salah satu dampak dari liberalisasi perguruan tinggi negeri di tanah air sejak tahun 2000, melalui UU Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara (PTN-BHMN). Aturan ini justru memangkas anggaran biaya pendidikan tinggi. Pemerintah makin lepas tangan dalam membiayai pendidikan warganya. Ini terlihat dari kecilnya anggaran yang hanya 20% dari APBN. Jauh dari cukup untuk membiayai 85 PTN di seluruh Indonesia. Jika dipikir-pikir, apakah akan tetap ada kebebasan dan kemudahan dalam mengenyam pendidikan di sistem kapitalis dan liberalis yang hanya mengutamakan keuntungan saja? Tentu jawabannya tidak.
Islam adalah salah satu sistem kehidupan yang begitu kuat mendorong umatnya untuk meraih ilmu. Allah SWT juga memuji orang-orang berilmu melalui firman Nya:
… Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Allah Maha Tahu atas apa yang kalian kerjakan (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11)
Dalam Islam negara tidak boleh membebani rakyat dengan pajak, termasuk untuk membiayai pendidikan warganya pasalnya, Islam sudah menetapkan sumber pembiayaan pendidikan sesuai dengan hukum syariah. sumber ini bisa berasal dari warga secara mandiri yang artinya individu membiayai dirinya untuk bisa mendapatkan pendidikan, kedua infaq atau donasi serta wakaf dari umat untuk keperluan pendidikan baik sarana dan prasarana maupun biaya hidup para guru dan para pelajar, Ketiga pembiayaan dari negara yang di mana bagian inilah yang terbesar. Syariah Islam mewajibkan negara untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan pembangunan, infrastruktur, menggaji pegawai dan tenaga pengajar termasuk asrama dan kebutuhan hidup para pelajar.
Kejayaan ini terwujud karena umat dan negara setia menjalankan syariah Islam. termasuk menyelenggarakan pendidikan sebagai pelayanan untuk umat seluas-luasnya hingga jenjang yang tinggi. Khilafah Islam akan menjadikan umat ini sebagai kekuatan adidaya dan tidak bergantung apalagi ditekan oleh negara-negara lain seperti saat ini. Semua hanya terwujud jika umat mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
