JAKARTA – Sebanyak 2,4 juta bidang tanah berhasil di daftarkan dalam masa 100 hari kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini terungkap dalam media gathering di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (7/6).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), pada Februari 2024 saat Menteri AHY memulai tugasnya sebagai menteri, bidang tanah terdaftar tercatat di angka 110,8 juta bidang. 100 hari kemudian, yakni pada 31 Mei 2024 telah terdaftar 113,3 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.
Sejak diluncurkan pada tahun 2017 atau dalam waktu tujuh tahun, program PTSL mengalami peningkatan sejumlah kurang lebih 250 persen. Hal ini terlihat dari capaian PTSL yang tiap tahunnya mengalami peningkatan.
“Ketika di canangkan, program PTSL ini ada 46 juta bidang tanah yang teregister. Karena diperkirakan ada 126 juta bidang tanah, ketika itu Bapak Presiden merasa ini harus dipercepat,” ujarnya.
Kesuksesan program PTSL tersebut, bahkan mendapat apresiasi dari Bank Dunia. Pada 13 Mei lalu, Menteri ATR/Kepala BPN di undang untuk mengikuti acara World Bank Land Conference 2024 di Washington DC, Amerika Serikat.
AHY di undang untuk menceritakan pendaftaran tanah di Indonesia yang di nilai sebagai prestasi karena melampaui ekspektasi.
“Memang kita tidak sempurna, tapi menjadi perbandingan ketika di Washington DC. Setelah menghadiri acara World Bank, saya melakukan side meeting dengan Kepala BPN Belanda, saling bertukar pengalaman. Mereka yang paling maju di dunia, tapi beliau sendiri menyampaikan se-negara Belanda sudah dilakukan pendataan delapan juta bidang tanah. Jadi memang spektrum permasalahan yang kita miliki tentu jauh lebih kompleks, tapi Alhamdulillah karena ini bisa kita lakukan secara progresif, kita mendapatkan penghargaan,” jelas AHY.
Seiring dengan penambahan jumlah tanah terdaftar, dalam 100 hari kerja Menteri AHY, sebanyak 20 kabupaten/kota telah di deklarasikan lengkap, sehingga menambah total kabupaten/kota lengkap menjadi 33 Kabupaten/Kota.
Kementerian ATR/BPN menargetkan sebanyak 104 kota/kabupaten lengkap di seluruh Indonesia.
“Kota dan kabupaten diberikan status lengkap karena seluruh bidang tanah yang ada telah di petakan dan di data. Dengan demikian, jelas ini memberikan atau sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan. Minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, semakin banyak dan semakin luas lagi cakupannya untuk kami mendeklarasikan kota/kabupaten lengkap se-Indonesia,” pungkasnya. rds
