MARTAPURA – Buntut aksi walk out (meninggalkan rapat-red) Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Banjar, Dian Marliana saat RDP dengan anggota DPRD Banjar kian meruncing.
Sebanyak 7 Fraksi menulis surat kepada Ketua DPRD untuk disampaikan kepada Bupati Saidi Mansyur, agar memberikan sanksi kepada Kadis Sosial Kabupaten Banjar yang dinilai melecehkan para wakil rakyat..
“Isi surat meminta Ketua DPRD Banjar menyerahkan surat kepada bupati agar memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Sosial yang dinilai telah melecehkan DPRD saat RDP gabungan membahas penggunaan anggaran pencegahan stunting,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Banjar, H Gusti Abdurrachman, Selasa (4/6), seperti dikutip jejakrekam.com.
Surat dari tujuh Fraksi di DPRD Banjar tersebut, beber pria yang kerap disapa Antung Aman ini, akan diserahkan pada saat rapat paripurna DPRD Banjar.
”Sebelum diserahkan akan dibacakan terlebih dahulu di rapat paripurna DPRD Banjar. Nah, setelah itu Ketua DPRD Banjar H Muhammad Rofiqi menyerahkan kepada Pak Bupati Banjar H Saidi Mansyur,” ucap politisi senior Partai Golkar ini.
Sekedar diketahui, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar Dian Marliana walk out atau meninggalkan ruang rapat saat rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi IV dan Komisi II DPRD Banjar.
RDP tersebut membahas penggunaan anggaran penanganan stunting di tengah meningkatnya angka stunting di Kabupaten Banjar.
Sejumlah pertanyaan dan kritik tajam anggota DPRD Kabupaten Banjar diduga membuat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar merasa tertekan dan akhirnya meninggalkan ruang rapat.
Diduga akibat meninggalkan RDP gabungan Komisi IV dan Komisi II ini, maka anggota DPRD Kabupaten Banjar Banjar merasa dilecehkan. Menurut H Antung Aman, selama 4 periode di DPRD Kabupaten Banjar, baru kali pertama seorang kepala dinas dengan tidak sopan meninggalkan RDP tanpa permisi.
”Ini termasuk rekor bersejarah di DPRD Banjar, karena pertama kali seorang kepala dinas berani walk out saat RDP berlangsung,” ungkap politisi yang sudah kenyang menghadapi pihak eksekutif dalam setiap RDP.
Pada bagian akhir, Ketua Komisi IV DPRD Banjar H Antung Aman berharap, aksi walk out Kepala Dinas Sosial ini tidak terulang. Karena itu sangat wajar jika para wakil rakyat di DPRD Banjar mengambil sikap tegas dengan meminta bupati memberikan sanksi tegas.
”Kami sebagai wakil rakyat tidak ingin walk out-nya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar ini akan diikuti kepala dinas lainnya. Kasus ini kalau dibiarkan tanpa sanksi, maka DPRD Kabupaten Banjar sama saja diam saat dilecehkan, sehingga menjadi preseden buruk,” pungkas pria yang juga tokoh NU di Kabupaten Banjar ini. jjr
