Rabu, Agustus 20, 2025
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Tapera Untungkan Pemerintah, Bukan Pekerja

by Mata Banua
4 Juni 2024
in Ekonomi & Bisnis
0

JAKARTA – Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dianggap menguntungkan pemerintah, bukan pekerja.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan Tapera membebankan pekerja karena penghasilan yang diterima setiap bulannya harus diptong iuran 2,5% dan pemberi kerja membayar sebesar 0,5%.

Artikel Lainnya

D:\2025\Agustus 2025\20 Agustus 2025\7\7\master 7.jpg

Stok BulogNumpuk Berpotensi Beras Rusak

19 Agustus 2025
D:\2025\Agustus 2025\20 Agustus 2025\7\7\hal 7 - 2 klm (KIRI).jpg

Harga Beras Lampaui HET, Ayam Turun

19 Agustus 2025
Load More

Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024, berbunyi Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5 % dan Pekerja sebesar 2,5%. CELIOS menilai saat ini masyarakat tengah mengalami pelemahan ekonomi serta daya beli yang menurun.

“Kebijakan Tapera dinilai sangat memberatkan masyarakat sehingga mendapatkan protes keras dari dunia usaha sampai asosiasi driver ojek online untuk menolak program ini,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Dia mengatakan kebijakan Tapera akan memberikan dampak negatif dan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tembus di angka Rp1,21 triliun.

“Perhitungan menggunakan model Input-Output juga menunjukkan surplus keuntungan dunia usaa turut mengalami penurunan sebesar Rp1,03 triliun dan pendapatan pekerja turut terdampak, dengan kontraksi sebesar Rp200 miliar, yang berarti daya beli masyarakat juga berkurang dan menurunkan permintaan berbagai jenis sektor usaha,” ujar Huda.

Dia juga menyampaikan terkait kebijakan Taperum sebelumnya, masih terdapat masalah backlog perumahan yang belum terselesaikan. Menurutnya, backlog sempat mengalami penurunan karena anak muda memilih untuk tinggal hunian nonpermanen.

“Adapun alasan backlog sempat alami penurunan lebih disebabkan oleh perubahan gaya anak muda yang memilih tidak tinggal di hunian permanen atau berpindah-pindah dari satu rumah sewa ke rumah lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistirajuga mengatakan kebijakan Tapera akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja sebanyak 466,83 ribu pekerjaan.

Dia menyebutkan akan ada pengurangan konsumsi dan investasi oleh perusahaan jika iuran wajib Tapera dijalankan, ada sedikit peningkatan dalam penerimaan negara tetapi tidak sebanding dengan kerugiannya.

“Meskipun ada sikit peningkatan dalam penerimaan negara bersih sebesar Rp20 miliar, jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang terjadi di sektor-sektor lain,” tanya.bisn/mb06

 

 

Tags: Direktur Ekonomi CELIOSNailul Hudatapera
ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA