Semakin banyak guru yang mengungkapkan “aib” mereka, yaitu “keterpaksaan” mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai rapor siswa mereka, di media sosial. Ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan guru. Salah satu “tuntutan” struktural yang mereka hadapi adalah kemungkinan murid-murid mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur prestasi (nilai rapor). Akibatnya, mereka dipaksa melakukan hal tersebut. Sebab, semakin ke sini, pola yang terlihat adalah nilai anak-anak sekolah di Indonesia semakin rendah. Oleh karena itu, kita dapat mempertanyakan mengapa nilai anak-anak sekolah di zaman sekarang semakin rendah dibandingkan dengan masa lalu. Saya pikir ada dua jawaban yang mungkin.
Anak-anak sekolah di Indonesia semakin terdistraksi dan sulit fokus karena kemajuan teknologi, kemudahan akses ke media sosial, dan kurangnya regulasi diri dalam penggunaan media sosial. Akibatnya, mereka tidak memiliki motivasi belajar yang baik dan semangat juang yang tinggi. Mereka mengatakan bahwa dengan tidak melakukan apa-apa, mereka tetap dapat naik kelas dan mendapatkan nilai rapor yang baik. Dengan kata lain, sebagian besar guru di Indonesia tidak memiliki kemampuan mengajar yang baik. Dari dua pilihan di atas, yang paling sering disalahkan (terutama oleh pemerintah, pengamat, dan peneliti) adalah gurunya. Karena itu, fokus Kemendikbud dan Disdik adalah meningkatkan kemampuan dan kualitas guru di Indonesia.
Guru selalu diminta untuk meningkatkan kemampuan mereka melalui berbagai pelatihan. Guru bahkan bisa dianggap sebagai pekerjaan yang paling sering membutuhkan pelatihan atau peningkatan kualitas dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Jadi tidak aneh jika guru saat ini harus mengajar di kelas sekaligus mengikuti dua pelatihan. Satu dilakukan secara tatap muka (offline), dan satu lagi dilakukan secara online. Mengapa guru harus meningkatkan kemampuan dan kualitas mereka sendiri? Untuk menjawabnya, hasil belajar siswa harus ditingkatkan. Memang, harus diakui bahwa kualitas guru di Indonesia umumnya masih rendah, terutama dalam hal metrik kompetensi pedagogik dan profesional. Sialnya, saya percaya bahwa pemerintah juga berperan dalam mempertahankan jumlah tenaga kerja guru yang rendah di Indonesia dengan memungkinkan kampus-kampus pendidikan untuk melakukan proses penyaringan atau pemilihan siswa yang akan menjadi guru.
Seandainya kualifikasi dan keketatan seleksi program pendidikan setara dengan yang ada di kampus-kampus seperti UI, ITB, dan UGM, dan jika persyaratan ditambahkan, misalnya hanya 10 siswa terbaik yang direkomendasikan oleh sekolah aslinya dapat didaftarkan. Input dari calon guru yang berkualitas akan mengurangi kelelahan pemerintah yang tidak henti-hentinya menuntut peningkatan kualitas guru, setidaknya tidak akan selelah seperti saat ini untuk mendapatkan anggaran untuk hal lain. Namun, saya menyadari bahwa solusi ini tidak tanpa masalah. Jika ini diterapkan, dapat dibayangkan berapa banyak sekolah yang tidak akan dapat beroperasi atau bahkan kewalahan karena kekurangan guru dan perbedaan yang sangat besar antara jumlah guru dan jumlah siswa di Indonesia.
Kemungkinan kedua adalah bahwa siswa saat ini tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, semangat juang, atau disiplin akademik yang tinggi. Ini terjadi karena guru di sekolah bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan proses belajar seorang anak. Banyak orangtua masih gagal memberikan lingkungan rumah, prosedur, pengalaman pendidikan, dan nilai-nilai positif seperti disiplin, daya juang, kerja keras, dan mandiri. Mereka sibuk dengan aktivitasnya setiap hari, kerjaannya, dan perangkat elektroniknya sendiri. Anak-anak dibiarkan sendiri dan dianggap mampu bekerja sendiri secara otomatis. Saya menemukan bahwa tingkat keberhasilan anak-anak mereka di sekolah akan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang baik yang diberikan oleh orang tua mereka di rumah. Orangtua harus sadar bahwa mereka adalah pendidik utama anak-anak mereka sementara guru membantu sistem.
Di sini, kurikulum yang terpadu dan terintegrasi harus dibuat oleh Kemendikbud dan Disdik. Dengan demikian, orangtua dan guru harus berperan aktif dalam menumbuhkan budaya belajar anak. bahkan tidak meletakkan tanggung jawabnya pada guru. Kembali ke fenomena ini, apakah sistem seleksi berdasarkan nilai rapor masih efektif karena ada budaya pengatrolan nilai di antara guru, yang sudah menjadi rahasia umum? Bahkan jika budaya pengatrolan nilai tidak ada, sistem seleksi berdasarkan nilai rapor masih menghadapi masalah. Kenapa? karena tidak ada standar atau indikator yang dapat digunakan untuk menilai guru di seluruh Indonesia.
Nilai 90 mungkin berbeda dari guru ke guru. Ditambah lagi, setiap sekolah memiliki kekhasannya sendiri berkat kurikulum bebas, yang memberikan guru kebebasan untuk menentukan berbagai konten dan kompetensi yang ingin dicapai siswa.Kemudian, secara aneh, siswa malah dipilih atau dipertandingkan menggunakan indikator nilai. Tidak jelas apa maksud dari angka-angka ini. Ada kemungkinan cerita deskripsi yang disertakan dengan angka, yang menunjukkan keragaman konten dan kompetensi siswa, tidak dianggap sama sekali. Sistem saat ini hanya melihat angka, angka yang tidak memiliki arti apa pun untuk mapun global. Namun, karena banyak pihak menuntut bahwa ukuran keberhasilan seorang guru adalah keberhasilan mereka dalam memasukkan siswa mereka ke sekolah lanjutan yang dianggap populer atau minimal berstatus negeri, para guru “terpaksa” untuk meningkatkan nilai siswa mereka. dari kepala sekolah, yayasan, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, institusi pendidikan, dan orang tua siswa.
