Oleh: Sriyati (Ibu rumah tangga di Batola)
Di kutip dari Tempo. Co – Jakarta bahwa PT Republika Media Mandiri atau Republika mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal atas 60 karyawan bulan ini. Pemimpin Redaksi Republika, Elba Damhuri, menyampaikan PHK itu menyusul langkah serupa yang sebelumnya terjadi di akhir tahun lalu.
“Gelombang pertama Desember 2023,” kata Elba dalam pesan tertulisnya saat dikonfirmasi Tempo, Kamis malam, 9 Mei 2024.
Elba memastikan bahwa perusahaannya tidak akan melakukan PHK gelombang ketiga menyusul PHK pada gelombang kedua bulan ini. Dia menyebut Republika telah memberhentikan 29 wartawan dan 31 staf pendukung pada Mei ini.
Ketidakstabilan ekonomi karena berbagai kondisi global berperan dalam memicu maraknya PHK. Hal ini akan meningkatkan angka kemiskinan dan berbagai hal lainnya. Apalagi negara dengan kapitalisme meniscayakan terjadinya kemiskinan karena berpihak pada oligarki.
Solusi Islam
Pekerja membutuhkan sistem kerja yang memberikan jaminan dan perlindungan, dunia saat ini juga membutuhkan satu sistem ekonomi yang tahan krisis.
Hanya Islam yang memiliki sistem ekonomi yang kuat, anti krisis dan juga memiliki berbagai mekanisme yang dapat menjamin pekerja hidup sejahtera
Solusi hakiki persoalan PHK ini hanya ada pada Islam. Sistem Islam menjamin kesejahteraan rakyat, secara individu, syariat Islam mewajibkan laki-laki muslim untuk mencari nafkah (bekerja). Kaum lelaki yang diperintahkan untuk menjamin kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan tempat tinggal bagi diri dan orang yang menjadi tanggungan mereka secara makruf. Para ayah dan suami, juga anak lelaki wajib memenuhi kebutuhan mereka. Mereka haram menelantarkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan mereka.
Tetapi, untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti saat ini ketika PHK massal melanda seperti sekarang, tidak bisa diatasi hanya oleh individu atau kelompok masyarakat, namun mutlak perlu peran sentral negara. Negara dalam Islam akan menyediakan/menjamin lapangan pekerjaan bagi rakyat khususnya laki-laki agar dia bisa memberi nafkah bagi dirinya dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Membekali mereka dengan skill/keterampilan yang dibutuhkan dan memberikan bantuan modal bagi mereka tanpa riba untuk mengelola usahanya.
Ini bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara juga wajib memastikan distribusi barang kebutuhan pokok merata, memastikan setiap individu rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik dengan harga yang terjangkau, dan atau memberi mereka secara cuma-cuma, terutama warga yang lemah/tidak mampu.
Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, menjamin pengelolaan kepemilikan umum berupa sumber daya alam dan energi ada di tangan negara, haram dikelola oleh swasta (asing). Dengan negara yang mengelola maka akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak bagi warga negara. Pada sistem ekonomi dan keuangan dalam Islam harus bertumpu pada sektor riil, dan haram terlibat dalam sektor non riil yang bergerak di pasar bursa saham berbasis riba.
Hasil pengelolaan akan riil dipergunakan negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negara baik dengan cara langsung bagi rakyat yang lemah (miskin) maupun tidak langsung. Dan juga negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok kolektif rakyat berupa jaminan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan gratis bagi setiap warga negara.
Hanya saja, penerapkan sistem ekonomi Islam ini harus selaras dengan sistem politik dan pemerintahan Islam, dimana pemerintah betul-betul berperan sebagai pengurus/pelayan rakyat dan melindungi kepentingan seluruh rakyat (ra’in), bukan hanya kepentingan sekelompok elit saja.
Rasul saw bersabda: “Imam (pemimpin/kepala negara) adalah pengurus rakyat (ra’in) dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas (urusan) rakyatnya” (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad).
Jaminan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat tak akan dapat terwujud melainkan hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah oleh Negara Islam, inilah metode Islam dalam mewujudkan negara/pemerintah sebagai pelayan (ra’in) tempat rakyat mengadukan nasibnya. Negara yang mampu menjamin kesejahteraan merata bagi setiap warga negaranya. Negara seperti itu yang kita butuhkan saat ini yang mampu memberi solusi tuntas atas setiap masalah yang rakyat hadapi. Wallahu a’lam
