Penulis : Rusita, S.M.
Setiap tanggal 7 April, World Health Organization (WHO) memperingati hari jadi yang sekaligus dirayakan sebagai Hari Kesehatan Sedunia. Di tahun 2024 ini tema yang diangkat yakni “Kesehatanku, hakku.”
Dikutip dari ANTARA, tema Hari Kesehatan Sedunia tahun 2024 diambil dengan tujuan untuk memastikan hak-hak setiap orang akan akses layanan kesehatan dapat terpenuhi. Selain itu, hak-hak terhadap pendidikan, informasi yang berkualitas, serta akses air minum yang bersih dan layak juga mesti menjadi perhatian. Melalui tema tersebut, PBB juga ingin memastikan seluruh manusia mendapatkan hak atas udara bersih, nutrisi yang baik, perumahan berkualitas, kondisi kerja dan lingkungan yang layak, serta kebebasan dari diskriminasi.
HARAPAN DAN SOLUSI BELUM TEPAT
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan lebih dari 269 juta masyarakat Indonesia telah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Hari Kesehatan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 7 April.
BPJS Kesehatan dan Program JKN dianggap dapat membawa sejumlah dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kemampuan akses terhadap layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk orang miskin atau tidak mampu.
Namun pada kenyataannya hal ini bukanlah solusi yang tepat. Pelayanan kesehatan yang didapatkan masyarakat melalui program-program tersebut masih jauh dari kata layak, kesenjangan kualitas pelayanan begitu kentara di dalamnya. Pada program BPJS terdapat kelas-kelas yang membedakan perlakuan pelayanan bagi penggunanya, mulai dari tarif iuran asuransi, kualitas obat, hingga fasilitas lain yang didapatkan berbeda-beda tergantung kelasnya. Iuran asuransi yang dikenakan juga menggambarkan bahwa masih ada pungutan biaya berdasarkan kelas yang mana tentu ada kelas yang membayar lebih tinggi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik, yang mana seharusnya fasilitas itu dapat diakses secara gratis atau murah bagi semua masyarakat tidak peduli berasal dari lapisan mana pun.
Program JKN memiliki skema ‘gotong royong’ yang dianggap sebagai budaya Indonesia dan pesertanya dianggap patuh sebagai warga negara karena menjadi peserta Program JKN. Hal ini tentu sangat tidak tepat, sebab layanan kesehatan seharusnya adalah tanggungjawab negara, bukan malah dibebankan kepada masyarakat dengan cara gotong royong. Negara seharusnya memiliki anggaran dana khusus dan sumber pendapatan yang memadai, yaitu dengan pemanfaatan SDA yang dikelola oleh negara, bukan oleh asing ataupun bergantung pada investor dan negara juga tidak seharusnya bergantung kepada pajak yang dibebankan terhadap rakyat.
MASIH JAUH DARI HARAPAN
Dikutip dari PAUDPEDIA, statistik PBB 2020 mencatat, lebih dari 149 juta (22%) balita di seluruh dunia mengalami stunting, dimana 6,3 juta merupakan anak usia dini atau balita stunting adalah balita Indonesia. Menurut UNICEF, stunting disebabkan anak kekurangan gizi dalam dua tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada 2024.
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan nutrisi masyarakat terutama ibu hamil dan anak masih belum ideal. Minimnya edukasi mengenai pemenuhan gizi dan pemeliharaan kesehatan serta tingginya angka kemiskinan mengakibatkan kurangnya nilai gizi pada makanan yang dikonsumsi karena tuntutan biaya hidup yang lainnya harus dipenuhi, sehingga masyarakat miskin mau tidak mau hanya bisa makan dengan seadanya.
Kemiskinan berkaitan erat dengan minimnya lapangan pekerjaan, serta tingginya tuntutan kehidupan, sebab segala fasilitas layanan masyarakat hampir seluruhnya dikenakan biaya, baik itu kesehatan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan lainnya, yang mana seharusnya semua itu dapat diakses secara murah bahkan gratis.
Negara seharusnya berperan dalam memberikan layanan serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
DALAM ISLAM KESEHATAN MASYARAKAT ADALAH TANGGUNGJAWAB NEGARA
Dalam daulah islam, kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok yang akan dijamin oleh negara dengan baik, sesuai kebutuhan, dengan harga murah bahkan gratis. Negara memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dengan membangun layanan kesehatan yang tersebar di seluruh penjuru negeri.
Negara bertugas untuk melayani masyarakat secara maksimal, dengan memanfaatkan anggaran dana yang didapatkan dari sumber pendapatan negara yang sah, salah satunya adalah sumber daya alam. Sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dibawah lindungan negara, termasuk layanan kesehatan.
