OLEH: MASTIKA WATI. SE (Ibu Rumah Tangga di Batola)
Ancaman PHK ditahun baru 2024 ini sungguh terlihat di depan mata dimana para pengusaha mempunyai prinsip “ yang kuat ialah yang berkuasa dan mempunyai modal besar”
Sebagaimana yang terjadi pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Dikabarkan PHK terus meningkat menjelang momen pembayaran THR keagamaan Lebaran 2024. PHK itu ditengarai sebagai modus perusahaan untuk menghindari pembayaran THR.
Tren ini nyatanya sudah banyak terjadi pada kisaran tahun 2018-2019. PHK dikemas sedemikian rupa karena manajemen memang mengatur supaya kontrak pekerja habis mendekati masa bayar THR atau seminggu sebelum lebaran. (CNBC Indonesia, 27.03/2024).
Apabila kita menelaah lebih dalam , salah satu alasan perusahaan menempuh PHK pada masa resesi adalah untuk meminimalkan kerugian. Sebagaimana kita ketahui tujuan berdirinya perusahaan adalah memperoleh untung. Jika pesanan sepi tentunya tidak ada produksi, pabrik tidak produksi berarti tidak ada pemasukan, sedangkan mereka harus tetap membayar karyawan. Jadi meminimalkan pengeluaran cara paling cepat adalah melakukan PHK sungguh kebijakan yang merugikan karyawan.
Masalah besar yang menerjang pabrik pabrik itu adalah adanya ketidak pastian ekonomi global. munculnya ketidakstabilan politik akibat Perang dan lemahnya ekonomi negara tujuan ekspor Eropa dan Amerika.
Selain itu pasar lokal pun menghadapi masalah dengan serbuan barang impor yang murah, ditambah lagi dengan modernisasi peralatan atau mesin, membuat pabrik tidak membutuhkan banyak pekerja sehingga Para karyawan pun tidak dibutuhkan dan mengakibatkan di PHK.
Belum lagi serbuan barang-barang impor yang murah merupakan bukti bahwa pasar lokal saat ini telah dikuasai para kapitalis, perdagangan bebas membuat barang mudah masuk ke dalam negeri dengan harga yang lebih murah sehingga dampaknya kapada penduduk Indonesia yang mayoritas berpenghasilan menengah kebawah tentu lebih memilih barang yg murah, meskipun barang tersebut dari luar.
Ditambah pabrik -pabrik Asing berdatangan ke Indonesia, mereka mendirikan pabrik mendekati pasar dengan tujuan meminimalkan biaya produksi dan menghemat biaya mulai tenaga kerja,barang mentah.Akibanya dari bahan baku,proses,hingga tenaga kerja, semua dari Indonesia, dan orang Indonesia yang menjadi target pasarnya sungguh ironis sekali
Ini menunjukkan masih lemahnya negara memberi perlindungan terhadap kestabilan pekerja yang berdampak pahit pada para pekerja secara luas.
Sungguh ini adalah keniscayaan di dalam sistem ekonomi kapitalisme.
Negara hanya bekerja sebagai regulator yang berpihak pada oligarki dan kepentingan pengusaha, sedangkan abai atas kepentingan rakyat. Padahal seharusnya rakyat menjadi pihak yang mendapatkan perlindungan, fasilitas, dan terpenuhi segala urusannya dengan baik dari negara.
Di sisi lain, pada realitasnya pemerintah hanya menjamin biaya hidup individu yang menjadi bagian dari pegawai pemerintah (ASN). Mereka mendapatkan jaminan baik dari kesehatan, fasilitas publik, dan dana pensiun. Sedangkan masyarakat di luar itu (non-ASN) merasakan kehausan atas jaminan-jaminan tersebut. Inilah salah satu gambaran bahwa kesejahteraan yang diberikan penguasa masih jauh dari kata merata.
Islam Solusi Terbaik
Sesungguhnya sistem ekonomi kapitalistik lah yang mendasari berbagai persoalan ketenagakerjaan baik di dunia dan Indonesia. Apalagi dengan disahkannya UU Omnibus Law yang pro terhadap pengusaha membuat nasib para pekerja kian diabaikan. Negara yang diharapkan menjadi pelindung bagi rakyat nyatanya gagal dalam mensejahterakan rakyat. Negara justru lebih berpihak terhadap korporat yang tak ingin rugi akibat iklim usaha yang tak kondusif.
Akhirnya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi jalan pintas pengusaha menyelamatkan perusahaannya. Perlu ada upaya-upaya yang harusnya dilakukan negaral untuk mencegah terjadinya PHK massal. Diantaranya negara harus menstop impor barang ilegal dan membuat perjanjian perdagangan yang menjamin keselamatan perusahaan dan tenaga kerja dalam negeri. Operasi barang ilegal hendaknya juga dilakukan demi menyehatkan pasar dalam negeri sehingga produk dalam negeri tak tersingkir.
Disamping itu bantuan modernisasi mesin dan pembiayaan keuangan tanpa riba dari Baitul Mal terhadap industri-industri yang ada untuk mencegah kebangkrutan perusahaan.
Sesungguhnya Islam adalah solusi terbaik yang akan mampu menyelamatkan negara dari berbagai krisis. Dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam maka kesejahteraan individu perindividu akan dijamin oleh negara.
Pengelolaan sumberdaya alam sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang kepemilikan tetap di tangan rakyat sehingga hasilnya akan diserahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga tak akan ada perusahaan asing menguasai pertambangan dengan memperkerjakan tenaga dari asing juga. Karena hal ini terbukti mengurangi peluang terciptanya lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Negara Islam juga akan mampu mengantisipasi kemajuan teknologi sehingga tetap tersedia lapangan kerja bagi rakyat. Pemimpin (Khalifah) dalam Islam akan benar-benar menjadi pengayom rakyat karena ia menyadari bahwa pemimpin laksana penggembala bagi rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).
Wallahu a’lam Bishawab
