BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan (Dispersip) mengupayakan perpustakaan daerah (Perpusda) pada 13 kabupaten/kota dapat memenuhi sembilan komponen perpustakaan berstandar nasional.
Kepala Dispersip Kalsel, Hj Nurliani Dardie di Banjarmasin, Jumat, mengatakan pihaknya gencar mensosialisasikan dan membina perpustakaan secara rutin di tiap daerah untuk memastikan perpusda memiliki standar nasional agar dapat terakreditasi.
“Dalam rangka mengupayakan perpusda memenuhi sembilan komponen standar nasional, hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan indeks prestasi literasi masyarakat di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Nurliani menyebutkan sembilan komponen itu di antaranya, yakni format atau borang untuk pengisian standar nasional perpustakaan (SNP).
“Pada pengisian SNP, kita pastikan apakah perpustakaan sudah memiliki koleksi buku 1.000 judul dan 1.000 eksemplar. Kita pastikan juga apakah sudah memiliki nomor pokok perpustakaan (NPP),” tutur dia.
Selanjutnya, harus mengisi borang sebelum mengunduh dan mencetak sertifikat NPP. Komponen standar nasional berikutnya adalah mengisi data lanjutan, kepengurusan dan pengisian data jumlah buku, fasilitas memadai yang harus dimiliki perpustakaan, informasi kepala sekolah, pengelolaan, dan jumlah kelas.
Nurliani menuturkan dalam upaya mencapai sembilan komponen itu, pihaknya baru saja menggelar sosialisasi kepada 50 peserta di Perpustakaan Kabupaten Kotabaru pada Kamis kemarin.
Para peserta yang mengikuti sosialisasi, kata dia, terdiri dari pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan lembaga yang berkaitan dengan perpustakaan khususnya dari pedalaman.
Ia menjelaskan pula, upaya ini perlu dilakukan secara masif guna memberikan pemahaman terkait pentingnya perpustakaan memiliki standar nasional agar dapat terakreditasi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Nurliani berharap seiring dilaksanakannya sosialisasi perpustakaan ke tiap kabupaten/kota, indeks prestasi literasi masyarakat juga ikut meningkat sehingga semakin banyak perpustakaan di daerah yang terakreditasi.
Kepala Dispersip Kabupaten Kotabaru Kamirudin menilai akreditasi perpustakaan sangat penting untuk pengisian borang dan data lain sebagai dasar bagi instansi mencatat bahwa kondisi saat ini kebanyakan perpustakaan hanya berupa entri berdasarkan nama perpustakaan secara umum saja.
“Data perpustakaan yang baik harus mencakup profil perpustakaan yang menjelaskan seluruh kegiatan, mulai dari pengadaan koleksi hingga program kerja yang dilakukan. Karena data yang lengkap diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan program kerja di masa mendatang,” ujar Kamirudin. an/ani
