Oleh : Zubaidah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), boikot berarti bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menambahkan terkait pengertian boikot. Menurut OJK, boikot membagi dua pengertian yaitu: Boikot merupakan suatu tindakan pencegahan kelangsungan suatu bisnis dengan memaksa orang untuk tidak membeli produk perusahaan tersebut. Boikot merupakan kegiatan memaksa orang untuk tidak melakukan bisnis dengan pihak tertentu (boycott).
Dengan arti lain, boikot merupakan suatu wujud protes sekelompok orang terhadap seseorang atau organisasi tertentu yang dilakukan dengan cara menolak untuk menggunakan, membeli maupun berurusan dengan pihak yang diboikot tersebut.
Awal mula terjadinya boikot di mana pada zaman dahulu banyak petani yang memohon kepada Charles Boycott yang mana merupakan seorang agen dan pengelola tanah di Irlandia yang berasal Inggris. agar bisa menurunkan harga penggarapan lahan pertanian. Para petani meminta harga sewa diturunkan sebesar 25 persen untuk meringankan beban. Tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Charles Boycott, kemudian dibalas dengan penolakan juga oleh para petani.
Para petani lalu sepakat untuk tidak lagi menggarap lahan pertanian dan tidak mau berurusan lagi dengan Charles Boycott. Charles Boycott mengalah, Charles Boycott akan bertanggung jawab terhadap gerakan mogok kerja yang dilakukan oleh petani sehingga ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai agen dan pengelola tanah. Ia juga terpaksa meninggalkan Irlandia.
Akar Masalah Konflik palestina dan Israel
Permasalahan paling utama yang menjadi akar konflik Palestina adalah karena Zionis Israel telah menjajah dan merampas bumi Palestina, kota suci umat Islam, serta mengusir dan membantai penduduknya. Permasalahan ini tidak akan pernah selesai selama penjajahan itu dibiarkan dan dibenarkan. Apalagi, campur tangan PBB dan Negara Negara barat memberikan legalitas dan pengakuan terhadap eksistensi Israel di tanah yang bukan menjadi hak mereka. Pemberian negara kepada Zionis Israel dengan solusi dua negara sebagai solusi dan upaya perdamaian yang ditawarkan PBB tidak bisa diterima dan tidak masuk akal karena tanah Palestina adalah milik umat Islam sepenuhnya.
Israel pada hari ini bahkan sudah menempati sebagian besar tanah Palestina dan mendirikan puluhan ribu perumahan ilegal di atas tanah milik rakyat Palestina.
Mereka melanggar peraturan yang telah disepakati dalam perjanjian damai. Menurut Pusat Penelitian dan Konsultasi Al-Zaytouna sampai awal 2017 saja, ada 8,49 juta jiwa dari 12,7 juta penduduk Palestina berstatus pengungsi, yaitu sekitar 70 persen lebih.
Maka itu, ketika rakyat Palestina dan seluruh umat Islam melakukan perlawanan terhadap Israel, perlawanan tersebut bukan atas dasar kebencian etnis, bukan karena keyahudian mereka.
Sebab, dasar hubungan umat Islam dengan Yahudi adalah hubungan dengan ahli kitab atau ahli dzimmah yang dipayungi prinsip-prinsip keadilan. Bangsa Yahudi hidup aman tenteram mendapatkan hak-hak meraka seutuhnya di dunia Islam, termasuk di Palestina.
Boikot
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengungkapkan, bahwa seluruh produk yang berasal dari Israel haram untuk dibeli. Pasalnya, tindakan yang dilakukan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina sudah melebihi batas. Bahkan tindakannya tersebut tidak menjunjung perikemanusiaan dan perikeadilan. “Tidak hanya kurma, semua barang-barang yang dijual atau yang diproduksi dari Israel atau perusahaan yang mendukung Israel, itu haram hukumnya bagi kita untuk membeli,” katanya
Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina memuat sejumlah petimbangan dasar fatwa tersebut.
Kemudian adanya dukungan kepada Palestina oleh beberapa pihak dalam bentuk senjata, menggalang finansial, dan dukungan moral. Rekomendasinya yaitu :
Dengan merujuk pada rekomendasi terakhir, kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof Asrorun Niam Sholeh, pihaknya menekankan bahwa “mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel baik langsung maupun tidak langsung seperti membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram”.
Efek dari boikot Divestment, Sanctions terhadap Israel dan para pendukungnya. Berdasarkan laporan Vox baru-baru ini mengungkapkan, lembaga kebijakan global Rand Corporation pada 2015 memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Israel akan kehilangan sekitar 15 miliar dolar AS karena pelanggaran hak asasi manusia di Palestina, termasuk BDS. Namun angka tersebut masih merupakan sebagian kecil dari PDB Israel saat ini yang berjumlah lebih dari 500 miliar dolar AS. Sementara itu, Al Jazeera dalam laporannya pada 2018 menyebut, gerakan BDS berpotensi merugikan Israel hingga 11,5 miliar dolar AS per tahun
Perekonomian negara zionis terguncang. Menteri Keuangan Yahudi Bezalel Smotrich mengatakan negaranya alami kerugian langsung perang sekitar US$ 246 juta atau Rp3,9 triliun per hari. Negaranya alami defisit anggaran sampai tembus 22,9 miliar shekel atau sekitar 6 miliar dolar AS, selama Oktober 2023. Sementara itu pendapatan negara zionis selama sebulan terakhir anjlok 15,2 persen. Entitas Yahudi menyatakan kalau mereka sudah menghabiskan dana sekitar US$ 51 miliar atau setara Rp793,5 triliun (kurs Rp15.560 per USD) untuk memerangi Hamas. Singkat kata, kaum zionis di Palestina terancam bangkrut!
Akhiri Penjajahan
Karena itu sudah saatnya kedudukan mereka di atas tanah Palestina sebagai penjajah segera diakhiri. Menerima gencatan senjata ataupun solusi dua negara (two-state solution) justru kemunduran, karena melanggengkan penjajahan kaum zionis Yahudi. Tanpa kompromi, usir mereka keluar dari tanah air kaum muslimin. Ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin secara bersama-sama untuk menghapus kolonialisme entitas Yahudi; sebagaimana disebutkan dalam bulletin kaffah yaitu :
Pertama, batalkan secepatnya semua perjanjian damai ataupun hubungan bilateral dengan negara Zionis serta usir semua perwakilan/duta serta konsulat mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Haram hukumnya menjalin hubungan apapun dengan negara kafir yang secara riil memerangi kaum muslimin (muhariban fi’lan). Allah Swt telah memerintahkan umat untuk memerangi mereka, bukan berdamai dengannya.
Kedua, hentikan semua bentuk kerjasama intelijen dengan negara zionis, kemudian tutup semua akses darat, laut maupun udara baik dari maupun menuju ke negara tersebut. Bila semua negeri muslim bersatu melakukannya maka akan membuat negara zionis terisolasi dari dunia internasional. Kaum zionis pun tidak bisa keluar dan tidak ada yang bisa pergi ke wilayahnya.
Ketiga, menghentikan pasokan minyak bumi. Negeri zionis mengimpor minyak mentah 20,000 barrel/hari dimana 60% berasal dari negeri-negeri Muslim seperti Azerbaijan, Kazakhstan, negara-negara Afrika Barat terutama Gabon. Selain mengembargo suplai minyak bumi ke sana, kaum muslimin harus menghentikan jalur pengirimannya baik lewat laut, maupun jalur darat melalui pipa-pipa kilang yang melintasi wilayah kaum muslimin. Embargo minyak bumi ini akan melumpuhkan semua aktivitas negeri Yahudi tersebut.
Keempat, memboikot semua bentuk kerjasama dengan mereka, termasuk aktivitas perekonomian dan kebudayaan. Bukan sekadar memboikot produk-produk yang berafiliasi atau berkontribusi pada negara Zionis, tapi para penguasa muslim harus melakukan pemutusan hubungan perdagangan baik ekspor maupun impor dengan mereka. Langkah ini jauh lebih efektif menghancurkan perekonomian mereka.
Tidak sedikit negeri muslim hari ini yang punya hubungan dagang dengan entitas Yahudi. Indonesia misalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak Januari hingga Oktober 2023, telah mengimpor produk nonmigas dari kaum Zionis sebesar 16,97 juta dolar AS. Sementara ekspor Indonesia ke sana sejak Januari hingga Oktober 2023 tercatat sebesar 140,57 juta dolar AS.
Kelima, memblokade jalur laut di Mediterania Timur dan Teluk Aqaba untuk mencegah suplai persenjataan ke negara Zionis Yahudi. Selama ini negara Yahudi dan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat memanfaatkan jalur laut tersebut untuk memasok senjata yang dipakai untuk aksi genosida terhadap warga Palestina. Blokade ini akan menghentikan pasokan senjata yang selanjutnya akan melemahkan kekuatan militer mereka.
Keenam, membuka semua perbatasan negeri-negeri muslim untuk pasukan kaum muslimin dari negara manapun agar dapat mengepung negara Zionis dari semua penjuru. Para penguasa negeri muslim harus menghapus sekat-sekat nasionalisme dan membangun ukhuwah Islamiyyah agar dapat menghapuskan penjajahan entitas Yahudi di tanah Palestina.
Ketujuh, bekerjasama dengan Pakistan untuk memobilisasi dan menyebarkan senjata nuklir taktisnya untuk menghentikan penjajahan dan tindakan genosida, serta mengancam negeri Zionis agar jangan pernah berpikir menggunakan senjata nuklirnya untuk melakukan pembersihan etnis penduduk Palestina.
Kedelapan, kaum muslimin harus memisahkan perdagangan di pasar internasional dari penggunaan dolar sebagai alat pembayaran. Penggunaan dolar telah menguatkan posisi perekonomian Amerika Serikat yang menjadi penyokong terbesar entitas Yahudi. Dengan meninggalkan dolar sebagai alat pembayaran maka akan melemahkan ekonomi AS yang selanjutnya melemahkan entitas Yahudi.
Kesembilan, segera mengadakan pertemuan puncak para pemimpin dunia Islam untuk mengeksplorasi semua opsi geopolitik guna memaksa Amerika Serikat untuk memilih antara melindungi kaum Zionis, kepentingan mereka di Eropa atau negara-negara Asia Pasifik. Saat ini konsentrasi Amerika Serikat sedang terbelah antara menyelesaikan konflik Ukraina-Rusia, bersaing dengan Cina dalam perebutan Laut Cina Selatan di Asia Pasifik, dan melindungi entitas Yahudi di Palestina. Selain menguras perhatian, konflik ini juga menguras ekonomi AS. Karenanya, para pemimpin Islam bisa memanfaatkan kondisi ini untuk menekan AS agar mengurangi bahkan meniadakan dukungan terhadap entitas Yahudi.
Kesepuluh, melepaskan diri dari berbagai aturan internasional yang sering dipakai negara-negara Barat sesuka hati untuk kepentingan mereka. Berbagai peraturan internasional itu membelenggu dan mengebiri kaum muslimin, tapi membuat negara-negara besar leluasa menekan bahkan menginvasi negara-negara lain, seperti yang dilakukan AS bersama Inggris melakukan operasi militer ke Irak, Afganistan, dan Libya.
