Jakarta – Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi suara 38 provinsi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPU baru saja menuntaskan rekapitulasi suara Provinsi Papua. Mereka belum menerbitkan keputusan pemenang pilpres, tetapi CNNINdonesia.com menghimpun hasil rekapitulasi suara yang selama ini dilakukan KPU.
Berdasarkan data yang dihimpun, Prabowo-Gibran memperoleh 96.303.691 suara. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraih 40.971.726 suara. Adapun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih 27.041.508.
Prabowo-Gibran menang di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Mereka juga unggul dalam pemungutan suara di luar negeri.
Dua provinsi lainnya dimenangkan oleh Anies-Muhaimin. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tak menang di provinsi mana pun.
KPU baru akan menetapkan pemenang Pilpres 2024 setelah istirahat buka puasa, Rabu (20/3). Hasil itu yang akan menjadi rujukan penetapan pemenang Pilpres 2024.
Undang-Undang Pemilu memberi hak bagi pasangan calon yang kalah untuk menggugat hasil pilpres. Mereka punya waktu tiga hari untuk mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa partainya menerima hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024, namun, berbeda dengan hasil pemilihan presiden (Pilpres).
Ia mengatakan, pileg tidak bisa dikaitkan dengan pilpres dalam Pemilu 2024. Apalagi ia menilai bahwa dugaan kecurangan dilakukan untuk pemenangan pasangan calon tertentu.
“Kita melihat kecurangan yang masif, mobilisasi yang masif itu untuk Pilpres itu real ya yang kita dapat. Jadi Pileg dimana ikut-ikutannya? Dalam rangka meloloskan dua parpol,” ujar Deddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/3), seperti dikutip Republika.co.id.
“Jadi kalau orang mengkait-kaitkan apakah ada kaitannya dengan pileg? Nggak ada. Operasi kekuasaan kemarin untuk pemenangan presiden,” sambungnya.
Jelasnya, pileg diikuti oleh banyak calon yang membuat tekanan tidak mungkin dilakukan ke semua peserta. Karenanya, tak tepat menurutnya jika pemilihan legislatif dikaitkan dengan kecurangan untuk pilpres.
“Jadi kalau ada yang menyangkut pautkan Pilpres dengan Pileg ya nggak ada hubungannya, itu sangat berbeda,” ujar Deddy.
Anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu mengatakan, pihaknya sudah memiliki naskah akademik untuk pengusulan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Naskah akademik tersebut merupakan hasil kajian bersama pakar, akademisi, hingga berbagai kelompok masyarakat.
Ia sendiri belum mengungkapkan dugaan pelanggaran mana saja yang terjadi pada Pemilu 2024. Namun ia mengeklaim, setidaknya ada tujuh peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam kontestasi nasional tersebut.
“Ada yang secara runut bisa menjelaskan kepada kami, semua potensi pelanggaran undang-undang yang bisa terjadi, satu, dua, tiga, kalau tidak salah ada enam, tujuh undang-undang lah,” ujar Adian di Ruang Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3) malam.
Berbagai aspirasi masyarakat terkait indikasi kecurangan Pemilu 2024 juga ditampung oleh Fraksi PDIP. Di mana aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang kemudian meneruskannya ke Megawati Soekarnoputri yang pasti mendukung hak angket.
“Gua bisa pastikan Ibu Mega adalah orang yang sama, yang punya keberanian yang sama seperti 25 tahun, 27 tahun, 28 tahun yang lalu,” ujar Adian.
PPP Tak Lolos
Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan tidak lolos ke DPR RI. Perolehan suara mereka di Pemilu 2024 tak sampai ambang batas parlemen 4 persen.
Hasil rekapitulasi suara di 38 provinsi yang digelar KPU menunjukkan suara PPP hanya 5.878.777 suara. Jumlah itu sebanding dengan 3,87 persen suara sah nasional.
Suara sah nasional tercatat mencapai 151.796.630 suara.
PPP menjadi satu-satunya partai petahana yang tidak masuk kembali ke DPR. Ini jadi kali pertama PPP tak masuk DPR sejak didirikan 5 Januari 1973.
PPP didirikan sebagai hasil fusi partai-partai Islam di era Orde Baru. Empat partai Islam yang bergabung menjadi PPP adalah Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.
Pencapaian tertinggi PPP terjadi pada Pemilu 1999 saat memperoleh 11.313.037 suara atau 10,72 persen. Lima tahun berikutnya, PPP mengusung kader sendiri, Hamzah Haz, sebagai calon presiden.
Saat ini, hanya delapan partai yang memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. PDIP menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak di Pemilu Serentak 2024. Suara mereka 25.387.278 atau setara 16,72 persen suara sah.
Posisi kedua diduduki Golkar dengan 23.208.654 suara atau setara 15,28 persen suara sah. Lalu ada Gerindra dengan 20.071.708 suara atau setara 13,22 persen suara sah.
Partai lain yang lolos ke DPR adalah PKB (10,61 persen), NasDem (9,65 persen), PKS 8,42 persen), Demokrat (7,43 persen), dan PAN (7,23 persen).
Data ini merupakan agregat dari catatan CNNIndonesia.com selama rekapitulasi suara tingkat nasional di KPU RI. Hasil pemilu baru akan ditetapkan oleh KPU mulai pukul 20.00 WIB. web
