
JAKARTA – Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP My Esti Wijayati melempar sejumlah pertanyaan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal paket bantuan sosial (bansos) yang melimpah jelang hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 lalu.
“Saya kira forum ini bisa dipakai untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk dalam tata kelola keuangan,” kata Esti dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos Tri Rismaharini di kompleks parlemen, Selasa (19/3), seperti dikutip CNNIndonesia.
Esti mengaku merasakan betul paket bansos yang melimpah menjelang hari pemungutan suara kemarin.
“Bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu datang yang satu, belum habis yang kedua datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos,” ucap dia.
Ia menjelaskan, pada kisaran November-Desember 2023 lalu ada bantuan program keluarga harapan (PKH), lalu BPNT, hingga BLT El Nino.
Memasuki Januari dan Februari, PKH dan BPNT juga kembali dikeluarkan. Padahal, kata dia, pada 2022 dan 2023 kedua bantuan itu dikeluarkan pada awal Maret.
Ia pun tak ingin cara yang diduga digunakan oleh petahana itu ditiru di ranah pilkada. Menurutnya, hal itu harus menjadi evaluasi bagi pemerintah.
“Supaya yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak kemudian terulang nanti di pilkada dengan menggunakan pola yang sama sebelum coblosan, gubernur, bupati, wali kota incumbent menggelontorkan yang sama,” ujarnya.
Pertanyaan soal kucuran bansos juga diajukan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis.
Iskan mempertanyakan sumber anggaran bansos pemerintah yang disalurkan pada Januari-Februari 2024 kemarin.
“Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang,” kata Iskan.
Iskan mempertanyakan itu karena menurutnya, belum tersedia anggaran pada awal tahun kecuali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Di sisi lain SILPA biasanya digunakan untuk gaji pegawai.
“Saya ini paham saya di Banggar, 2024 itu rata-rata anggaran itu uang di negara belum ada kecuali SILPA. SILPA dipakai untuk gaji. Januari-Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Januari?” ujar Iskan.
Menanggapi sejumlah pertanyaan dari anggota dewan tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tidak tahu menahu soal itu.
Menurutnya, alokasi anggaran bansos memang besar. Namun, kata Risma, pihaknya tak memegang langsung anggaran tersebut.
Menteri asal PDIP itu menjelaskan, pemerintah setiap awal tahun memang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos. Untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan per 26 Januari.
Oleh karena itu, kata Risma, wajar jika bansos selalu disalurkan setiap awal tahun. Hanya saja, tahun ini kebetulan bertepatan dengan tahun politik.
Sementara, Kemensos kata Risma diberi amanat untuk menjalankan Program Perlindungan Sosial dengan anggaran Rp 497 triliun. Untuk 2024 anggarannya mencapai Rp 78 triliun.
Artinya, lanjut Risma, dia tidak ikut campur dengan bansos di luar itu.
“Sisanya ya saya nggak ngurusi. Kenapa? Ya saya ngurus ini aja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana,” katanya.
Pada bagian lain, Risma curhat soal anggaran kementeriannya diblokir Rp 40,78 miliar pada tahun ini.
“Adanya blokir anggaran di 2024 sebesar Rp 40,78 miliar,” kata Risma. Selain itu, ia menyebut ada utang dalam biaya salur program keluarga harapan (PKH) melalui PT Pos Indonesia. Ia merinci utang tersebut mencapai Rp 44 miliar.
“Biaya salur sembako dan BLT El Nino 2023 terdapat utang sebesar Rp76,88 miliar,” ungkapnya.
Risma merinci pagu anggaran BLT El Nino yang dikucurkan pada November 2023 dan Desember 2023 mencapai Rp7,52 triliun, termasuk biaya salur. Di hadapan DPR RI, ia melaporkan ada 18,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah sukses salur dari target 18,8 juta KPM.
Ia menyebut sudah 98,01 persen sukses salur BLT El Nino tersebut, di mana besarannya Rp200 ribu per bulan per KPM. Totalnya, mencapai Rp7,37 triliun.
Keluhan soal pemblokiran anggaran bukan datang pertama kali dari Mensos Risma. Curhat soal anggaran yang diblokir juga datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susantono.
Memang, ada pemblokiran anggaran melalui mekanisme automatic adjustment yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kebijakan ini memotong 5 persen anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dengan total Rp50,14 triliun.
Blokir anggaran itu diumumkan dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Surat itu dikirimka Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.
Pada surat tersebut, Menkeu Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024. Blokir anggaran juga diklaim ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global. web