BANJARMASIN – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin, dr Tabiun Huda membantah isu pungutan liar (pungli) kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam program ASN Kota Banjarmasin Peduli Stunting.
Kadinkes menegaskan, sumbangan kepedulian ASN itu hanyalah sumbangan biasa, tanpa unsur paksaan.
Dalam hal tersebut, itu mengacu dari adanya program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, atau dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Yakni, program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). “Yang kemudian, diterjemahkan ke program ASN Kota Banjarmasin Peduli Stunting,” ucapnya, di Balai Kota, Rabu (6/3), seperti dikutip jejakrekam.com.
Tabiun menegaskan, tidak ada patokan nominal donasi dari program tersebut. Kemudian, juga tidak diwajibkan. Ia bilang, donasi hanya imbauan saja. “Yang tidak mau, tidak apa-apa. Yang mau berdonasi, alhamdulillah,” ujarnya.
Dana yang terkumpulpun, dilanjutkannya, akan setor dan disalurkan ke rekening khusus yang dibuat untuk program tersebut. “Jadi, tidak mesti harus ke Dinkes. Mereka bisa langsung menyetor ke rekening khusus yang dikelola oleh DPPKBPM Banjarmasin,” jelasnya.
“Pada intinya, kami sudah menyerahkan nomor rekeningnya, silakan dikirim sendiri atau sama-sama dikoordinir di Dinkes tidak apa-apa,” ungkapnya.
Tabiun mengungkapkan, program ini tetap dilakukan meskipun anggaran untuk stunting ini telah ada, karena permasalahan stunting ini sangatlah kompleks menurutnya.
Di Dinkes Banjarmasin saja, tahun ini dana penanganan stunting mencapai Rp 5,5 miliar, bersumber dari APBN. Juga sekitar Rp 300 juta, yang dialokasikan dari APBD.
Maka menurutnya, mesti ada kepedulian masyarakat. Ini pula yang menjadi alasan mengapa ada program ASN Kota Banjarmasin Peduli Stunting. “Jangan hanya instansi saja. Mengapa mengajak masyarakat (ASN), karena mereka juga harus tahu tentang persoalan stunting,” tekannya.
“Bukan masalah kekurangan duit. Tapi, ini soal kepedulian. Membangkitkan kepedulian masyarakat,” lanjutnya.
Tabiun meyakini, dengan adanya kepedulian, penanganan stunting pun bisa diselesaikan dengan cepat. “Kalau masalah kendala uang, tinggal gelontorkan saja selesai. Tapi bagaimana bila akhirnya masyarakat tidak peduli,” bebernya.
“Adanya program ini sebenarnya merangsang kepedulian masyarakat. Jadi sekali lagi bukan masalah duit,” tekannya.
“Kita harus mengajak semua kalangan bekerja sama. Pemerintah, stake holder, perusahaan melalui CSR dan lain sebagainya,” tutupnya.
Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin, Helfian Noor juga menegaskan, program ASN Kota Banjarmasin Peduli Stunting adalah turunan dari program pemerintah pusat. Dari program BAAS, diimplementasikan ke daerah.
“Di Kota Banjarmasin, yakni ASN Kota Banjarmasin Peduli Stunting,” ucapnya seusai memantau kegiatan Inovasi Kelurahan Zero Stunting, di Kelurahan Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Rabu (6/3/2024).
Ia juga menyebut, program itu adalah bentuk kolaborasi untuk menekan angka stunting. “Tapi sekali lagi, ini tidak diwajibkan. Hanya sukarela,” tekannya.
Ia memaparkan, sejauh ini dana yang terkumpul dari program ASN Kota Banjarmasin Peduli Stunting mencapai Rp 234 juta. “Dana masuk ke rekening khusus Pengelola BAAS. Penanggung jawabnya Kabid Kesejahteraan Keluarga di DPPKBPM Banjarmasin,” ungkapnya.
Dana yang masuk, disalurkan dalam bentuk makanan. Yang diserahkan setiap harinya ke masing-masing sasaran di kelurahan. “Di tingkat kelurahan, ada namanya inovasi Kelurahan Zero Stunting. Ada lima kelurahan yang jadi lokus kami saat ini,” ucapnya. jjr
