JAKARTA – Usulan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan oleh Fraksi PDIP, PKB dan PKS dalam rapat paripurna DPR pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 Selasa (5/3), tak direspons oleh pimpinan rapat paripurna.
Mengutip CNNIndonesia.com, rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra. Kemudian ia didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya Rahmat Gobel dan Lodewijk F Paulus.
Awalnya, usulan hak angket ini disuarakan oleh Anggota DPR dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur. Ia mendorong hak angket untuk membuktikan kecurigaan terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil. Usai Hidayat Nur selesai bicara, Dasco kemudian mempersilakan Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB untuk menyatakan pendapatnya.
Sama seperti Hidayat, Luluk turut mengusulkan hak angket lantaran menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024. Setelah Luluk mengusulkan hak angket itu, Dasco tak merespons soal usulan tersebut.
Dasco malah mempersilakan anggota DPR lainnya yakni Slamet dari Fraksi PKS, Herman Khoiron dari Fraksi Demokrat dan Aria Bima dari Fraksi PDIP untuk giliran berbicara setelahnya.
“Bu Luluk tolong mikrofonnya dimatikan. Selanjutnya Pak Slamet dan Pak Herman Khoiron dan Aria Bima,” kata Dasco.
Luluk menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024. Selama mengikuti pemilu pascareformasi, Luluk mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang paling brutal selain Pemilu 2024.
“Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat,” kata Luluk dalam interupsinya saat Rapat Paripurna DPR pada Selasa.
Sementara Aria Bima dari Fraksi PDIP dalam interupsinya di tengah Paripurna, berharap pimpinan menyikapi usulan dugaan kecurangan pemilu 2024 dengan bijak. Baik itu lewat hak angket maupun interpelasi.
“Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi,” kata Aria.
Selain soal hak angket, Aria juga meminta pemerintah untuk membentuk Pansus soal harga beras yang melonjak naik belakangan ini.
Ketika sedang bicara terkait polemik harga beras, mikrofon Aria tiba-tiba mati lantaran waktu bicara yang diberikan sudah habis.
Dasco kembali tak merespons soal usulan hak angket yang diutarakan Aria Bima. Dasco malah merespons usulan Aria terkait pembentukan pansus beras di DPR. Bagi Dasco, pembentukan pansus beras terlalu lama.
“Baik Pak Aria Bima waktunya sudah habis. Buat Pansus beras itu terlalu lama. Sementara waktunya mau Ramadan dan lebaran sudah dekat. Jadi kita maksimalkan Komisi IV untuk tindaklanjuti aspirasi Pak Aria Bima,” kata Dasco.
Sementara, dua fraksi yang sempat menyatakan dukungan usulan hak angket, yakni PPP dan NasDem belum menyatakan sikap mereka secara resmi dalam paripurna.
Ditemui terpisah, anggota PR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi enggan berbicara lebih jauh soal hak angket. Ia menyebut fraksinya belum membahas secara resmi terkait hal itu.
“Nanti soal angket ketua fraksi ya. Kita harus rapat fraksi dulu. Belum rapat,” kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sedangkan anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto menyebut partainya masih menunggu hasil rekapitulasi dan penetapan resmi hasil Pemilu oleh KPU. Ia mengklaim partainya akan mendukung penuh usulan hak angket.
Sugeng mengatakan bahwa fraksi menghormati ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
“Hak angket Nasdem jelas mengambil sikap kita menunggu dulu penghitungan suara dan kita merespons bagaimana ungkapan masyarakat ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu ini,” katanya.
Seperti diketahi, PKB, PDIP, dan PKS diketahui adalah lawan dari koalisi Indonesia Maju yang mengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
PKB dan PKS berada dalam koalisi perubahan yang mengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara PDIP ada dalam koalisi yang mengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. web
