Penulis : Nura Insyirah, S. Sos.
Lagi dan lagi. Jelang Ramadhan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan sidak ke beberapa tempat. Hasilnnya ditemukan kenaikan harga komoditas gula, beras serta cabai merah keriting oleh di salah satu pasar tradisional Bandung. Kenaikan harga beras premium rata-rata sebesar 21,58% menjadi Rp. 16.500/kg dibanding HET yang diterapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp. 13.900/kg. KPPU juga menemukan adanya kelangkaan komoditas gula dan beras seperti di pasar Cihapit. Gula premium hanya dijatah satu karton berisi 24 kg per pekan. Sedangkan di Griya Pahlawan, konsumen hanya boleh membeli gula konsumsi sebanyak tiga kg per orang. Demikian pula dengan beras premium yang tidak banyak dijual dan ada pembatasan dari pemasok. (Tempo, 12-2-2024)
Beras sebagai kebutuhan pokok masyakat Indonesia menjadikan kenaikan harganya menuai protes. Penghasilan keluarga tersedot untuk belanja beras dan berdampak pada kebutuhan lain. Bahkan tercatat pada Januari 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga beras 0,63% naik dari bulan sebelumnya bahkan mencapai 16% daripada Januari 2023. Kenaikan dan kelangkaan bahan pokok terutama beras seolah menjadi problem rutinan yang menimpa masyarakat meski sudah ada beberapa kebijakan oleh pemerintah seperti pemberian bansos dan impor beras. Nampaknya, harapan masyarakat untuk kestabilan harga beras oleh pemerintah hanya menjadi angan-angan dan kesengsaraan sebagai realitanya.
Sebab Akibat
Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah rusaknya rantai distribusi beras. Distribusi berasa dikuasai segelintir perusahaan besar beromzet triliunan dengan permainan monopolinya. Perushaan besar ini memonopoli gabah petani lewat cara membelinya dengan harga lebih tinggi sehingga tidak sedikit penggilingan kecil yang gulung tikar sebab minimnya pasokan gabah.
Perusahaan besar itu juga menguasai sektor hilir dengan mempermainkan harga dan menahan pasokan beras. Beras ditahan di gudang-gudang sampai hargannya naik baru dilepas ke pasar dengan harga tinggi. Kerugian ini tidak hanya dirasakan konsumen namun juga pada petani. Tingginya harga ritel beras di tingkat konsumen tidak berarti petani memperoleh untung besar. Yang mendapatkan untung besar adalah perusahaan besar (kapitalis) yang memonopoli distribusi beras dari hulu hingga hilir. Seharusnya pemerintah bisa lebih serius memecahkan soalan distribusi beras ini, akan tetapi pemerintah justru abai bahkan para kapitalis itu dilindungi atas nama Undang-Undang. Sejatinya hal ini wajar terjadi di sistem sekarang yakni sistem kapitalis sekuler. Siapa saja yang bermodal besar dia akan mudah memperoleh kekuasaan serta perlindungan dari negara meski harus mengorbankan rakyat kecil.
Islam Solusi Harga Beras Menaik
Berbeda sekali jika Islam dijadikan solusi untuk menuntaskan kenaikan harga beras lewat kebijakan-kebijakan dalam negara, seperti mekanisme berikut ini :
1.Negara wajib mengelola beras dari hulu hingga hilir, artinya negara memperhatikan sejak produksi, distribusi sampai ke tangan rakyat.
2.Negara harus memastikan rantai distribusi bebas dari penimbunan, monopoli, dan berbagai praktik bisnis lainnya yang bisa merusak rantai distribusi. Jika terdapat mafia pangan baik pelaku dan aparat yang terlibat tetap menerima hukuman yang adil dengan sanksi tegas dan menjerakan.
3.Politik ekonomi negara dalam Islam adalah menjamin kebutuhan pokok rakyat per individu termasuk pangan bahkan menjadi salah satu kewajiban negara.
4.Pada sektor hulu (produksi), negara akan memberikan bantuan pertanian kepada rakyat yang menjadi petani. Bantuan tersebut bisa berupa lahan untuk ekstensifikasi, pupuk, benih, pestisida, alat pertanian, dll..
5.Pada sektor hilir (distribusi), negara akan memastikan bahwa tidak ada hambatan distribusi. Pada ujung rantai distribusi, yaitu sektor ritel. Negara akan memperhatikan setiap rakyatnya dan menelaah adanya kebutuhan bantuan dari negara.
6.Terkait dengan mekanisme pembentukan harga, negara tidak melakukan pematokan harga (tas’ir), harga dibiarkan terbentuk secara alami sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Dengan demikian, negara tidak menentukan HET. Negara menurunkan harga melalui kebijakan membenahi sektor hulu dan hilir sehingga harganya terjangkau dan stabil.
Demikian solusi Islam dalam menyelesaikan kenaikan harga beras. Sebagai catatan utama, langkah penyelesaian masalah tersebut tak bisa dilakukan tanpa adanya negara Islam yakni Khilafah. Hanya Khilafah yang menerapkan hukum Allah sepenuhnya bukan setengah-setengah apalagi sekadar formalitas belaka seperti sistem kapitalis sekuler sekarang. Oleh karena itu, segala hal akan diatur berdasarkan syarak termasuk jaminan bahan pokok untuk rakyat sehingga tidak akan ditemui lagi problem rutinan untuk harga beras ke depannya. Wallahualam bissawab.
