Bulan Februari menjadi bulan yang penuh dengan intrik. Pasalnya 14 Februari dilakukan pesta demokrasi secara serentak di Indonesia yang kita tau bahwa banyak intrik intrik politik menjelang pemilu.
Salah satunya adalah, bagaimana mengambil hati dan suara rakyat demi kepentingan politik para pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kampanye kampanye jelang pemilu tidak lepas dari pencitraan pencitraan untuk menggaet atensi masyarakat.
Pencitraan bahwa si calon ini amanah, peduli rakyat kecil, Adil, dan akan mengedepankan kepentingan rakyat. Salah satu yang tidak pernah ketinggalan lagi bahwa jelang pemilu selalu terjadi politisasi uang untuk mendapatkan suara.
Banyak ditemui fakta di tengah-tengah masyarakat bahwa mereka mendapatkan uang,sembako, dan lain lain jelang pemilu, tentu ini bukan murni sedekah melainkan ada tujuan dibalik kebaikan yang berbungkus plastik bergambar Paslon. Bagi yang masih berkuasa, mereka menggunakan kekuasaan nya untuk semakin mendapat dukungan dari masyarakat. Seperti penyaluran Bansos yang penyalurannya meningkat dan masif jelang pemilu. Di tambah dengan embel embel bahwa presiden sudah berbaik hati pada rakyat, maka dukunglah apa dan siapa yang di dukung oleh presiden.
Seperti Pada 9 Januari 2024, saat sidang kabinet di Istana Negara, presiden mengumumkan kembali perluasan program bansosnya. Kali ini, bantuan beras dan BLT El Nino sama-sama diperpanjang penyalurannya hingga Juni 2024. Padahal melihat kondisi saat ini sudah musim hujan tentu bantuan atas nama elnino sudah tidak tepat lagi.
Jika ditotal, alokasi anggaran perlindungan sosial untuk 2024 mencapai Rp496,8 triliun. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran 2023 yang sebesar Rp 433 triliun. Bahkan tetap lebih tinggi jika dibandingkan pada masa pandemi Covid-19, yaitu Rp468,2 triliun (2021) dan Rp460,6 triliun (2022).
Tidak hanya itu, beberapa menteri yang sekaligus petinggi partai juga menggunakan bansos untuk meraih dukungan rakyat. Mereka berdalih bahwa bansos merupakan program pemerintah, bukan untuk kampanye. Akan tetapi, faktanya mereka menyampaikan pada masyarakat bahwa yang memberi bansos itu presiden, Hal ini mengindikasikan permintaan dukungan pada paslon tertentu.
Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan di tengah publik, untuk tujuan apa tiba tiba bansos gencar menjelang pemilu?
Ironisnya lagi, Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi adanya pelanggaran justru tidak bertindak tegas. Sebenarnya, ada langkah untuk mencegah para pejabat menggunakan program bansos, yaitu mengharuskan para pejabat tersebut cuti dari tugas negara. Namun, langkah ini tidak dilakukan.
Kekuasaan menjadi tujuan yang akan diperjuangkan dengan segala macam cara. Rasanya tak peduli lagi halal ataupun haram. Oleh karena itu setiap peluang akan dimanfaatkan. Hal itu wajar karena sistem demokrasi meniscayakan kebebasan perilaku. Apalagi sistem ini jelas mengabaikan aturan agama dalam kehidupan
Di tambah lagi dengan kesadaran politik yang rendah dan rendahnya Pendidikan dan kemiskinan yang menimpa, masyarakat akan berpikir pragmatis, sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Sehingga masyarakat dengan suka hati menerima bantuan bantuan bahkan serangan serangan fajar, karena kondisi mereka yang membutuhkan. Ini semua terjadi karena gagalnya negara menjamin kesejahteraan rakyatnya.
Kemiskinan menjadi problem kronis negara. Negara seharusnya mengentaskan kemiskinan dengan cara komprehensif dan dari akar persoalan, bukan hanya sekedar dengan bansos berulang, apalagi meningkat saat menjelang pemilu.
Ini akibat pemerintah menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang menjamin kebebasan kepemilikan. Orang-orang berduit mampu menguasai ekonomi negara, mengeruk pundi-pundi uang dari mana saja. Sedangkan masyarakat kelas bawah, justru mengalami kesulitan mencari kerja. Kalaupun ada, gajinya murah, hingga akhirnya mereka tidak punya uang cukup untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Islam mewajibkan Negara menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu, dan Islam memiliki berbagai mekanisme untuk mewujudkannya.
Negara juga akan mengedukasi Rakyat dengan nilai-nilai Islam termasuk dalam memilih pemimpin, sehingga umat memiliki kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang muslim yang menjadi pemimpin pun jelas berkualitas karena iman dan takwanya kepada Allah serta memiliki kompetensi, tidak perlu pencitraan agar disukai rakyat.
Penguasa di dalam Islam meyakini bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karenanya, penguasa dalam sistem Islam akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syarak. Para penguasa dan pegawai adalah orang-orang yang berkepribadian Islam sehingga mereka akan bersikap amanah dan jujur dalam jabatannya. Mereka tidak akan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan demi ambisi politik pribadi.
Sekali lagi, mari kita kembali pada fitrah kita sebagai hamba Allah, bahwa memilih pemimpin adalah yang taat pada Allah, yang ketika memimpin menerapkan aturan Allah dalam kehidupan baik individu , masyarakat maupun negara. Maka insyaAllah kesejahteraan dan keberkahan hidup bisa kita rasakan. Wallahu A’lam
