JAKARTA – Co-Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin), Sudirman Said menilai, pernyataan Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak terhadap paslon tertentu pada Pilpres 2024 adalah ucapan yang berbahaya. Dia menekankan, pentingnya norma dan etika seorang pemimpin negara.
“Kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan yang baik, dan itu berbahaya untuk standar dalam bernegara. Kalau hal teknis kita bisa benerin dengan baik dan cepat, tapi kalau soal moral, etik, keteladanan, itu membutuhkan waktu lama,” kata Sudirman kepada wartawan di Rumah Koalisi Perubahan Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1, seperti dikutip Republika.co.id. Sudirman menuturkan, jika pimpinan tertinggi mudah mengubah cara pandang dan sikap dari mulanya netral menjadi tidak netral, risikonya sangat besar karena yang rusak adalah norma dan etika.
Mantan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) periode pertama pemerintahan Jokowi itu menilai, presiden semestinya menjadi teladan terbaik.
“Memang mau tidak mau kan terlihat Pak Presiden condong pada satu calon. Kalau mau lebih terus terang putranya (cawapres nomor urut 3 Gibran Rakabuming Raka) ikut menjadi bagian dari kontestasi dan pasti arahnya ke sana. Itu juga menjadi contoh buruk dari praktik demokrasi,” kata Sudirman.
Menurut Sudirman, pernyataan Jokowi memang tidak bisa terlepas dari polemik melanggengnya Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Hal itu kaitannya dengan didobraknya konstitusi melalui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yan tidak lain ipar Jokowi alias paman Gibran.
“Kalau saja bukan putranya, dan kalau saja putranya tidak ikut dengan cara cara yang dipaksanakan. Kalau saja, putranya masuk bukan dengan cara merubah Undang-Undang, bukan dengan pertolongan pamannya segala macam barangkali memang publik bisa terima,” jelas Sudirman.
Dia menyebut, lantas ikhtiar itu terus diterobos oleh Jokowi. Menurut Sudirman, sehingga makin hari makin ada penurunan norma demi mencapai tujuan. “Tujuannya adalah untuk kepentingan keluarga,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, seorang presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.
“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (24/1/).
Sementara, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) buka suara tentang isu netralitas Presiden Joko Widodo lantaran putranya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres di Pilpres 2024.
JK menilai Jokowi lebih mudah bersikap netral daripada ikut memenangkan satu paslon tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Bersikap netral itu paling gampang tidak perlu biaya, tidak perlu jor-joran, tidak perlu mendukung kemana-mana. Cukup saya duduk baik melihat pertarungan politik yang wajar,” kata JK dalam Podcast Political Show CNN Indonesia yang disiarkan Selasa, (23/1), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Mengibaratkan Pilpres sebagai lomba, JK menilai wajar Jokowi mendukung secara moral anaknya yang ikut perlombaan.
Menurutnya, tak mungkin Jokowi mendukung orang lain jika anaknya ikut serta dalam sebuah perlombaan.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Jokowi tidak boleh ikut andil dalam perlombaan tersebut. Jika itu dilakukan, menurut JK, maka perlombaan akan menjadi tidak adil karena Jokowi adalah seorang presiden.
“Tapi jangan ikut bertanding di dalam, jangan wasit jadi pemain pula sehingga bukan lagi kesebelasan, keduabelasan melawan kesebelasan,” jelas dia.
JK menegaskan bahwa Jokowi seharusnya cukup memberi dukungan moral kepada Gibran yang mengikuti Pilpres 2024.
“Biasa saja kalo hanya tepuk tangan silakan ‘bagus’ itu wajar saja. Tidak mungkin walaupun anak saya main, tidak mungkin saya puji orang lain. Tapi saya tidak ikut tarik tambang,” tutur JK.
Di sisi lain, JK enggan bicara dengan gamblang apakah Jokowi tidak netral dalam Pilpres 2024 atau tidak. Menurutnya, hal itu lebih baik dinilai oleh masyarakat Indonesia.
“Tidak perlu ditanya saya tentang itu, tanya semua rakyat, semua orang kampung, semua desa,” kata JK. Web
