JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut pemberian bantuan sosial (bansos) secara terus menerus berpotensi melestarikan kemiskinan.
Hal tersebut ia sampaikan saat berbincang dengan awak media yang disiarkan di kanal Youtube Wapres RI.
Menurut Ma’ruf, anggaran sosial dari APBN itu terbatas. Di sisi lain, anggaran itu juga harus bisa bermaaat untuk menghilangkan kemiskinan.
Ia pun menilai sebaiknya fokus anggaran tak hanya untuk perlindungan sosial, namun untuk pemberdayaan. “Tapi pemberdayaannya, supaya menghilangkan kemiskinan. Kalau bansos terus namanya melestarikan kemiskinan,” ucap Ma’ruf.
Oleh karena itu, ia pun ingin di 2024 anggaran untuk bansos bisa terus berkurang. Sebagai gantinya, anggaran itu dialihkan untuk program pemberdayaan.
“Karena itu kita harap 2024 tambah lagi anggarannya, untuk sosial juga. Tidak hanya anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial, tapi pemberdayaannya itu supaya menghilangkan kemiskinan,” ujarnya.
Ma’ruf mencontohkan anggaran bisa digunakan untuk memberdayakan pelaku usaha menengah dan besar. Sebab, kalau unit usaha itu produktif, maka bisa memberdayakan masyarakat juga.
Tak hanya itu, Ma’ruf menilai pemberdayaan pada unit usaha pun bisa menekan angka stunting. Maklum, kata dia, selama anggaran sosial juga mencakup untuk penanganan stunting.
“Jadi pengusaha menengah, besar. Tergantung langkah kita melakukan pemberdayaan. Nanti itu kita dorong supaya mempercepat,” tutup Ma’ruf.
Pemerintah memang menggelontorkan banyak bantuan sosial bagi masyarakat selama beberapa tahun belakangan ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menggelontorkan Rp443,4 triliun dana APBN untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang 2023. Menurutnya, pemberian bansos itu dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah harga pangan yang tinggi.
“Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan menerima tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kami beri penebalan bantuan sosial,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA.
Terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan beras selama ini difokuska untuk masyarakat berpenghasilan rendah karena berkaitan dengan upaya menahan laju harga beras dan kemampuan daya beli.
Menurutnya, harga beras dan daya beli masyarakat menjadi komponen utama yang mempengaruhi laju inflasi. Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS), Arief membeberkan, inflasi 2023 berada di angka 2,61% (year-on-year/yoy) atau lebih rendah dibandingkan inflasi pada 2022 sebesar 5,51%.
Selain itu, inflasi tahunan pada Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy) juga lebih rendah dari inflasi tahunan pada November 2023 sebesar 2,86% (yoy). “Faktanya gelontoran tersebut berhasil menekan laju inflasi nasional,” ujar Arief dalam keterangan resmi, Senin. cnn/mb06
