PELAIHARI – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tanah Laut (Tala) memberikan bantuan kepada sejumlah penyandang disabilitas di Bumi Tuntung Pandang tersebut.
Bantuan yang diberikan merupakan bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel bersama Bank Kalsel berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tala.
Bantuan Gubernur Kalsel dan Bank Kalsel tersebut langsung diserahkan Dinas Soial Kabupaten Tanah Laut kepada para penyandang disabilitas di wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Menurut Kepala Dinsos Tala Eko Trianto melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Perlindungan Sosial, Ami Hasan menerangkan, bantuan yang disalurkan adalah 2 buah kursi roda untuk penyandang disabilitas di Kecamatan Pelaihari dan 1 buah untuk disabiltias di Kecamatan Takisung.
Selain itu, disalurkan juga 2 buah kruk kaki 2 buah untuk Desa Sungai Riam Pelaihari, 10 buah tongkat tunanetra di Kecamatan Takisung, Bajuin, Pelaihari, Jorong, dan Kintap.
“Bukan hanya ini bantuan yang kita usulkan namun tahun 2023. Kita juga usulkan bantuan kaki palsu untuk penyandang disabilitas yang tidak punya kaki lagi ke Pemprov Kalsel maupun ke Kementeian Sosial termasuk kepada Kedubes Austrlia. Usulan kita tahun ini
ada 25 kaki palsu,” terang Ami Hasan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
Ami Hasan juga menjelaskan, bahwa di Kabupaten Tala ada 700an jiwa penyandang disabiltias dan sebagian besar sudah tersentuh bantuan baik, bantuan langsung tunai, maupun bantuan pendukung buat penyandang disabilitas atau bantuan sembako dari Dinas Sosial.
“Untuk 2023 dianggarkan penyandang disabiltias mendapat bantuan sebesar Rp200 ribu, dan dikirim melalui rekening,”ungkapnya.
Dikatakan Ami Hasan, Dinsos Tala memang sangat konsen pada
penyandang disabilitas yang ada di wilayah tersebut.
Apa yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Sosial Kabupaten Tala kepada Penyandang Disabilitas patut diberikan apresiasi.
Sebab, kepedulian seperti ini memang harus terus dilakukan secara berkesinambungan, sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sesuai dengan amanah dari UUD 45.ris/mb06
