Praktik modus moderatisme yang dianut organisasi Nahdlatul Ulama sebagai jati diri Islam lokal Indonesia kian mengalami tantangan peta ideologis dan politik pada pilpres 2024. Dua karakter ini membayangi lanskap sikap independensi NU dari intervensi politik, kemudian bagaimana sikap NU terhadap pasangan calon tertentu pada 2024 mendatang?, kita terus menunggu sejauh mana organisasi terbesar di Indonesia ini menjatuhkan sikap pada pertarungan presiden 2024.
NU dianggap menjadi salah satu organisasi yang memiliki sejarah tentang keterlibatannya dalam pertarungan pilpres. Pada tahun 2019 cukup membuktikan bahwa pengaruh dari aktor Nahdliyin terhadap kemenangan Joko Widodo dan Makruf Amin betapa sangat signifikan, artinya suara-suara NU bukan lagi “mitos” dalam siasat pemenangan pemilihan Presiden.
NU selain memiliki gerakan masyarakat pinggiran atau tradisionalis culture, ia juga menempati posisi jumlah anggota yang relatif banyak, dan memiliki magnet elektoral untuk mempengaruhi serta mengajak. Jumlah yang dikemukanan K.H Yahya Cholil Tsaquf (Ketua PBNU) bahwa pada tahun 2022 penduduk yang mengklaim atau yang tiba-tiba NU yakni mencapai 150 juta (Moh.Khoirul Umam;2023) jumlah demikian dianggap menjadi penentu atas kompetisi politik 2024.
Mahfud MD; dalam Lingkaran NU dan PDIP
Angin segar menghampiri sebagian jagat raya Indonesia dalam pertarungan politik 2024, yakni munculnya aktor-aktor Nahdliyin dalam pertarungan pilpres 2024. Nama yang cukup santer, meskipun pada tahun 2019 batal bertarung mendampingi Presiden Joko Widodo, menurut (Rubaidi;2021) bahwa batalnya Mahfud MD pada pilpres 2019 tidak terjadi secara tiba-tiba, kalkulasi politik yang menghantarkan Makruf Amin untuk menggeser keberedaan Mahfud MD dalam lingkaran pilpres 2019.
Rubaidi juga menyebutkan bahwa realitas politik kontemporer pada pilpres 2019 ialah menguatnya politik identitas, karena pemandangan 2019 adalah perebutan dari kantong-kantong suara umat Islam. Serangan populisme Islam pada pilpres 2019 terhadap Jokowi bertubi-tubi dan dideskreditkan sebagai keturunan PKI, Mahfud MD dianggap tidak dapat menjadi tembok penghalang, keberadaannya dinilai kurang memiliki kualitas identitas Islam secara kuat, kemudian ditambah statement Said Agil Siraj yang secara tidak langsung menolak Mahfud MD (Iqbal;2019).
Pilpres 2024 inilah, figur Mahfud MD dalam konteks politik Indonesia dianggap ideal oleh kalangan PDIP dan koalisi. Mahfud MD seorang ilmuan hukum yang memiliki track record dalam penegakan hukum, seperti penanganan kasus “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan” (PPATK) yang memenuhi headline pemberitaaan, media ekstrem seringkali mention nama Mahfud MD, kemudian seiring berjalannya waktu politik namanya muncul sebagai nominasi kandidat di berbagai survei.
Namun yang pasti, hal tersebut bukanlah satu-satunya pertimbangan PDIP dan koalisi dalam memilih Mahfud MD, bukan hanya dilihat sebagai ilmuan hukum, di luar itu, seperti, elektabilitas politik, rekam jejak kepemimpinan pun faktor latar belakang NU menjadi pertimbangan serius, karena berdasarkan hasil Survei Libang Kompas, bahwa pemilih yang menempatkan diri pada ormas NU dan mengaku dekat dengan NU berjumlah 67,1 persen.
NU; Bayang-Bayang Politik, PKB-PKS
Sebagai bagian dari proses politik pilpres 2024, kader, warga, atau keturunan NU ikut andil sebagai aktor politik di pilpres yang akan datang; Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, keduanya adalah genetika NU secara kultural. Munculnya nominasi kandidat tersebut akan menyebabkan suara-suara NU menyebar mengikuti arus fanatik idaman tokohnya.
Kemunculan Muhaimin Iskandar sebagai kandidat Calon Wakil Presiden dari koalisi PKS dan NasDem benar-benar menimbulkan warna perspektif bagi sebagian, keputusan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar menjatuhkan prefensi politiknya pada koalisi perubahan (NasDem, PKS dan PKB) bak gempa bumi politik, pasalnya gabungan koalisi perubahan NasDem, PKS dan PKB jarang dibicarakan secara serius oleh sebagian pengamat, keduanya antara langit dan bumi yang amat berjauhan.
Poros politik perubahan (NasDem, PKS dan PKB), terutama PKB-PKS memantik pembicaraan secara terus menerus, kemudian memunculkan analisa terhadap sikap PKB dalam pengambilan keputusan bergabung bersama PKS dalam satu pilihan politik, meskipun tahun 2004 kedua partai berbasis massa Islam ini menjadi satu meja koalisi. Hal demikian didasarkan pada pilpres 2019 yang memberikan banyak data dan gambaran terkait temuan dinamika kelompok Islam garis keras upaya mencari keuntungan dari perolehan suara melalui doktrin agama, dalam teminologi politik disebut “politik identitas”.
Politik identitas dapat dilihat dari dominasi secara diskursif ruang gerak maupun wacana Islam dalam ruang publik politik kita. Akankah keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat mengubah wacana politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?. Kita tidak bisa menutup mata, betapa pilpres 2019 pengembaraan PKB dan PKS sangatlah berseberangan, PKB menjadi bagian dari koalisi Jokowi-Makruf sementara PKS berposisi pada koalisi Prabowo-Sandi, ini tidak sekadar perbedaan pilihan politik, namun pada fanatisme ideologi dari masing-masing partai.
Maman Imanulhaq misalnya salah satu kader Partai PKB begitu amat kencang pada saat itu memberikan pernyataan tentang posisi PKS dalam acara Mata Najwa. Sekilas, PKS adalah hasil metamorfosa dari ormas Tarbiyah yang awalnya sebagai Partai Keadilan (PK), tahun 1999 tidak lolos electoral threshold, dan berubah menjadi PKS pada tahun 2004 (Bubalo & Fealy;2005).
Ini dua partai yang basis ideologi politiknya memiliki kecenderungan berseberangan. PKB afiliasi gerakan dan dakwah politiknya mengkuti arus Nadhliyin yang menentang keras warna politik identitas, atau politik yang cenderung mengintimidasi doktrinal agama. Sementara PKS adalah salah satu partai yang memiliki dakwah dan orientasi politik berbeda dengan PKB.
PKB lahir dari rahim ormas NU sementara PKS lahir dari rahim ormas Tarbiyah yang afiliasi ideologinya ialah Ikhwanul Muslimin (Mudzakir; 2016).Diakui atau tidak bahwa sebenarnya tidak ada teori tunggal yang dapat menggambarkan secara representatif akar ideologi transnasional, pasalnya terdapat beberapa faktor eksternal yang melatarbelakangi; seperti misrepresentasi politik, ketegangan ideologi, kesenjangan ekonomi dan lain-lain (Olivier Roy;2004).
Pada akhirnya, kontestasi politik 2024 bakalan adu kekuatan elektoral serta kekuatan magnet politik dari pemilih NU, karena dua aktor NU tersebut memilih beda koalisi dan berhadapan secara politik di pilpres 2024. Oleh karenanya, kita sama-sama menunggu bagaimana siasat kedua cawapres; Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar dalam meyakinkan seluruh pemilih NU terhadap dirinya di 2024.
