Oleh: Ardin Bataweya
Politik sara, telah menjadi isu yang sangat kontroversial dan berbahaya di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini menciptakan ketidaksetaraan politik (unequal politics), sosial, dan ekonomi, serta mengancam keamanan dan keharmonian masyarakat. Dalam esei ini, penulis akan membahas bahaya politik sara dan dampaknya terhadap negara dan masyarakat.
Bahaya Politik Sara
Salah satu bahaya utama politik sara adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan identitas tertentu seperti suku, agama, atau ras. Hal ini menciptakan polarisasi diantara kelompok, dan menimbulkan konflik pada msyarakat. Ketika politik sara mengambil alih, orang lebih cenderung memilih pemimpin berdasarkan faktor-faktor identitas tersebut, dari pada kualifikasi atau kebijakan yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam politik. Hasilnya melahirkan pemerintahan yang tidak efektif dan cenderung tebang pilih.
Selain itu, politik sara dapat memicu ketidak stabilan sosial. Ketika kelompok-kelompok yang berbeda diidentifikasi sebagai musuh atau ancaman, ini dapat mengarah pada konflik fisik dan bahkan kekerasan. Politik Sara dapat memicu konflik berupa kerusuhan, protes masa, dan kerusakan properti yang merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Politik Sara dapat juga, mengakibatkan adanya permasalahan jangka panjang antara kelompok dalam masyarakat, memperdalam perpecahan, dan menciptakan trauma yang sulit diatasi.
Disisi lain, dampak politik sara terasa dalam kebijakan pemerintah. Pemimpin yang terpilih berdasarkan identitas SARA cenderung mementingkan kelompok mereka sendiri dari pada kepentingan secara keseluruhan. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan diskriminatif yang merugikan kelompok minoritas dan merusak prinsip-prinsip keadilan sosial. Sebagai contoh, dalam kasus politik sara berbasis agama, kelompok agama minoritas seringkali menghadapi diskriminasi dalam akses ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik
Dalam kondisi yang sama, politik sara juga dapat melemahkan keamanan negara. Ketika konflik antar kelompok mencapai tingkat yang parah, ini dapat memicu perpecahan dan bahkan pecahnya masyarakat menjadi beberapa entitas yang lebih kecil. Sejarah telah mencatat banyak contoh ketika politik sara menyebabkan perpecahan dalam bermasyarakat. Seperti kasus pilkada jakarta pada awal 2017 ketika beberapa kelompok Islam memanfaatkan isu tersebut untuk menyudutkan gubernur petahana saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang berdarah etnik Cina dan beragama Kristen.
Upaya Pencegahan Politik Sara
Jika melihat persoalan diatas, untuk mengatasi bahaya politik sara, langkah-langkah konkret harus diambil oleh pemerintah dan masyarakat sipil adalah yang mana pemerintah harus mempromosikan inklusi sosial dan politik, memastikan bahwa hukum anti diskriminasi ditegakkan dengan tegas, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keharmonian dan keragaman dalam masyarakat. Juga adanya pendidikan yang mempromosikan pemahaman dan toleransi antar kelompok yang sangat penting.
Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memerangi politik sara. Mereka dapat bekerja sama untuk menghentikan penyebaran pesan-pesan yang memicu konflik dan mempromosikan dialog antar kelompok. Selain itu, media massa juga harus berperan dalam menghindari sensationalisme dan bias yang dapat memperburuk ketegangan antar kelompok dalam masyarakat.
Dalam kesimpulan, politik sara adalah bahaya serius bagi keamanan, stabilitas, dan keharmonian dalam masyarakat. Dengan mengakui dampak negatifnya dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegahnya, kita dapat melindungi masyarakat dari perpecahan dan konflik yang merusak. Politik harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan persatuan, bukan pada identitas SARA yang dapat memecah-belah masyarakat dan menghancurkan negara
