JAKARTA – Backlog atau kebutuhan perumahan di Tanah Air masih sekitar 12,71 juta tahun ini. Sementara, laju pertumbuhan keluarga baru yang membutuhkan rumah berkisar 700 ribu sampai 800 ribu keluarga per tahun.
Direktur Eksekutif Segara Institure Piter Abdullah menyebutkan, ada beberapa cara memenuhi backlog tersebut. Di antaranya dengan mendorong permintaan perumahan.
“Untuk mengejar backlog agar seimbang, bukan turunkan harga (rumah). Kalau diturunkan disinsentif bagi pengembang, kalau harga turun mereka nggak mau bangun perumahan lagi, itu bahaya untuk kita,” ujarnya dalam Webinar Pembangunan Perumahan Untuk Rakyat yang digelar bekerja sama dengan Bank BTN.
Ia menyebutkan, butuh rumah lebih tinggi lagi dari jumlah backlog. Maka untuk mengatasinya, pemerintah bisa meningkatkan bantuan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa mengakses kepemilikan rumah sederhana.
Lalu, lanjutnya, sering juga rumah dibangun dalam kondisi yang tidak semuanya memiliki fasilitas umum ideal, maka harus bisa membantu perumahan tersebut mempunyai akses publik. Dengan begitu, masyarakat terdorong membeli rumah itu.
“Jadi bukan dorong suplai developer alami kerugian tapi demand-nya dinaikkan. Kemudian program pemerintah dikembangkan lagi supaya program tersebut bisa dimanfaatkan,” jelas Piter.
Dirinya mengakui, selama ini pemerintah sudah berupaya meningkatkan program kepemilikan rumah. Di antaranya program Satu Juta Rumah (PSR) yang berjaln selama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau 10 tahun terakhir. “Pencapaiannya menurut saya sangat baik. Terus naik dari 2015 sampai 2022,” katanya.
Disebutkan, total rumah terbangun selama periode tersebut sekitar 7,98 juta unit, mendekati delapan juta unit. Dijelaskan, terdapat dua tipe rumah dalam PSR, yakni rumah MBR dan non MBR bagi kalangan menengah.
Sementara itu, terpisah, Pemerintah akan memberikan insentif bebas pajak pertambahan nilai bagi masyarakat yang membeli rumah di bawah Rp 2 miliar. Insentif ini merupakan salah satu paket kebijakan ekonomi pemerintah yang bertujuan untuk menahan gejolak ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengataan pemberian insentif sektor properti khususnya perumahan tersebut memiliki periode hingga Juni 2024.
“Insentif perumahan di bawah Rp 2 miliar, PPN ditanggung pemerintah 100 persen sampai Juni 2024. Sesudah Juni sampai Desember tahun depan 5 persen,” ujarnya usai acara BNI Investor Daily Summit 2023.
Menurutnya, pemberian insentif tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Airlangga menyebut insentif tersebut ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Perumahan yang MBR, masyarakat ekonomi di bawah ini juga akan diberikan bantuan administrasi Rp 4 juta itu ditanggung oleh pemerintah, sehingga akan men-trigger ekonomi kita,” ucapnya.
Menurut Airlangga, pemberian insentif juga dikarenakan sektor perumahan yang kontribusinya terhadap produk domestik bruto masih rendah. bisn/mb06
