BANJARMASIN – Dua kawasan Siring Nol Kilometer dan Siring Tendean kini dipermak oleh kontraktor pelaksana proyek aksesoris Jembatan Pasar Lama yang menelan dana Rp 11,8 miliar.
Usai memasang huruf timbul akrelik berbunyi Kawasan Siring Tugul Nol Kilometer. Hal serupa juga terlihat dengan huruf timbul di bagian seberang berbunyi Kawasan Siring Pierre Tendean dengan dominasi warna putih.
Tampak pula, para pekerja PT Greencity Techonology Indonesia asal Surabaya yang didatangkan kontraktor pelaksana; PT Telaga Wijaya Perkasa tengah menyelesaikan pemasangan instalasi lampu warna-warni dan air mancur pelangi di badan Jembatan Pasar Lama yang telah dicat putih bersih. Pagar jembatan juga telah dipasang telabang khas Dayak-Banjar untuk mempercantik jembatan tempo dulu itu.
Koordinator Daerah Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (KN-JP2B) Kalimantan Selatan, Masrian Noor memastikan akan terus memantau pengerjaan proyek aksesoris Jembatan Pasar Lama yang menelan dana fantatis Rp 11, 8 miliar tersebut.
“Walau itu diklaim sebagai proyek pemeliharaan rutin kawasan jembatan dalam paket 1, toh kalau sudah ada kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan konsultan perencana, tentu publik harus mengetahuinya. Makanya, kami siap ajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalsel jika ternyata proyek itu terkesan mendadak dan ditutup-tutupi,” kata Masrian Noor kepada jejakrekam.com, Senin (9/10).
Menurut Masrian Noor, mengutip hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Banjarmasin sangat jelas jika sumber dananya itu tak berasal dari APBD murni 2023, tapi dimasukkan ke APBD Perubahan 2023.
Dia mengungkapkan berdasar amanat UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, maka masalah proyek penambahan aksesoris jembatan paket 1 itu bisa disengketakan informasinya ke KIP Kalsel.
“Sebab, selama ini publik, terlebih lagi adanya pengakuan para anggota DPRD Kota Banjarmasin yang mengaku terkejut menjadi pertanyaan besar. Ada apa dengan proyek itu?” cecar Rian, sapaan akrab aktivis senior LSM ini.
Dia mencontohkan ternyata papan proyek berisi informasi bagi publik, ternyata dipasang di pagar samping jembatan yang terkesan terlindung dari pengamatan publik.
“Dari amanat UU Keterbukaan Informasi Publik bisa nanti dibuka soal rencana anggaran biaya (RAB), spesifikasi, serta hal-hal yang berkenaan dengan proyek bersumber dari APBD. Jelas, dalam hal ini, Dinas PUPR Kota Banjarmasin sebagai empunya proyek harus membuka data kepada publik, meski dalam data LPSE Kota Banjarmasin tidak dicantumkan secara terbuka,” papar Rian.
Sementara, anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini mengakui dari awal proyek aksesoris Jembatan Pasar Lama senilai Rp 11,8 miliar itu memang hanya anggaran pemeliharaan.
“Kami terkejut ternyata dananya begitu besar. Daripada mendandani Jembatan Pasar Lama dan kawasan di sekelilingnya, memang lebih pantas untuk dialihkan ke proyek revitalisasi Pasar Lama yang hanya berdana Rp 2 miliar,” kata Bendahara DPD Partai Gerindra Kalsel ini.
Isnaini mengaku tak tahu persis apakah proyek itu hasil penggeseran anggaran rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di APBD-Perubahan 2023.
“Kalau lihat modusnya, ya seperti mengulang kasus pembangunan jembatan atau dermaga apung di kawasan Jembatan Dewi. Memang, ada usulan anggaran review DED pembangunan JPO di APBD Perubahan 2023. Berapa nilainya, saya tak tahu persis,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin dari Fraksi Gerindra ini. jjr
