JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tidak melihat tanda-tand Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali merombak atau reshuffle menteri di kabinet. Namun, ia mengamini Jokowi punya hak prerogatif untuk merombak jajaran menteri.
“Perasaan saya dan keterlibatan saya, di kabinet itu ndak ada sesuatu pun yang terganggu. Sampai saat ini. Enggak ada, sehingga saya tidak melihat ada tanda-tanda reshuffle. Tapi presiden tentu punya pertimbangan lain,” ujar Mahfud usai acara penandatanganan nota kesepahaman MK dengan Kemenkopolhukam di Gedung MK, Jakarta, Selasa (3/10), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Mahfud menegaskan sama sekali tidak tahu soal isu reshuffle kabinet. Ia meminta publik menunggu keputusan Jokowi.
“Enggak tahu saya. Tunggu Presiden saja lah. Itu hak-hak prerogatif presiden,” ucapnya.
Isu reshuffle kabinet kembali menguat setelah dua menteri diduga terkait kasus korupsi, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Mentan Syahrul Yasin Limpo disebut-sebut sudah jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Sedangkan Menpora Dito Ariotedjo yang terseret di pusaran kasus korupsi penyediaan menara pemancar (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo. Ia disebut menerima duit Rp 27 miliar.
Jokowi sudah merespons soal isu reshuffle itu. Namun, ia tidak menjawab secara lugas. Dia justru bertanya balik kepada wartawan yang meminta komentarnya soal isu reshuffle.
“Dengar dari mana?” kata Jokowi setelah acara Istana Berbatik yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (1/10).
Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai reshuffle atau kocok ulang kabinet kurang kondusif jika dilakukan menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024.
Menurut Hasto, saat ini partai-partai masih mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Dia menilai Presiden Joko Widodo juga lebih baik mengoptimalkan pelaksanaan program-program kerja yang sudah dicanangkan.
“Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Selasa (3/10), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Namun, Hasto menggarisbawahi bahwa reshuffle bisa saja dilakukan jika ada menteri yang terjerat kasus hukum. Dalam kasus itu, Presiden pun sebenarnya bisa menunjuk menteri ad interim untuk mengisi kekosongan posisi menteri yang ditinggalkan.
“Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan, atau Presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim,” kata dia.
Namun demikian, dia menyerahkan sepenuhnya urusan pergantian kabinet kepada Jokowi. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.
“Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada bapak presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau,” kata Hasto. web
