Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa media memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia pun menggarisbawahi integritas media sebagai salah satu faktor penentu dalam mengatasi tantangan seperti disintegrasi bangsa dan penyebaran hoaks.
Disisi lain, Ma’ruf membeberkan sejumlah tantangan perusahan media terkini dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini.
Menurutnya, perkembangan teknologi turut mempengaruhi pola pikir dan perilaku konsumen. Konsumen memilih mencari berita melalui media sosial.
Ia menyebutkan, survei di berbagai negara pada tahun 2020 menunjukkan lebih dari 50 persen penduduk usia dewasa menjadikan media sosial sebagai sumber berita.
Karena itu, media massa dituntut menganalisa berbagai konten, pola pikir dan perilaku masyarakat untuk mempertahankan jumlah konsumen. “Media yang mampu menavigasi perubahan akibat ekspansi digital akan dapat mempertahankan bahkan menambah jumlah konsumennya,” kata dia.
Arahan Wapres kepada media menjelang pemilu 2024 sangat tendesius, mengingat selama ini faktanya media justru menjadi alat pihak tertentu untuk mencapai tujuannya.
Media yang seharusnya bersikap netral memberikan berita kepada masyarakat dan menjadi jembatan informasi yang akurat, namun tidak sedikit dari mereka justru menjadi corong kepentingan penguasa semata.
Ketika media mulai menjadi corong penguasa, maka setiap informasi yang dikabarkan akan disesuaikan dengan agenda dan tujuan pemerintah. Media menjadi alat propaganda atau alat framing dari pemerintah tak ada lagi nilai keberimbangan dalam memberikan sebuah informasi,
Padahal dalam dunia jurnalistik dikenal istilah ”cover both sides” yang bila diartikan secara sederhana artinya adalah berimbang tak memihak tujuan dari prinsip ini adalah agar masyarakat bisa menerima informasi yang benar sebagaimana adanya, tanpa tendensi apapun untuk menggiring masyarakat pada satu opini tertentu.
Berdasarkan prinsip ini media seharusnya dijalankan oleh orang-orang independen yang tidak berhubungan atau terlibat dengan partai politik atau simpatisan satu golongan tertentu, namun sulit dipungkiri kenyataan yang ada saat ini media justru dimiliki oleh individu-individu yang mana mereka merupakan para tokoh yang ikut bersaing di ranah politik Indonesia.
Kuasailah media dan kau akan menang. Kalimat ini singkat tapi mempunyai arti yang padat. Sebentar lagi pesta demokrasi akan dihelat. Partai-partai politik tengah bersibuk diri dengan agenda masing-masing. Tak menuntup kemungkinan, media akan menjadi ‘senjata’ bagi parpol tertentu untuk memuluskan jalan menuju kekuasaan. Di sinilah peran media diuji, baik si wartawan maupun pemodal. Akankan media berfungsi sebagai pengawas atau sekedar menjadi corong penguasa.
Media Massa Dalam Negara Khilafah
Media massa (wasa’il al i’lam) sepenuhnya dikendalikan oleh seorang Khalifah, yang mana seorang Khalifah mengawasi berita-berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui orang-orang yang berkompeten di bidangnya.
Media massa bagi negara Khilafah dan pentingnya dakwah Islam mempunyai fungsi strategis yaitu melayani ideologi Islam, baik di dalam maupun di luar negeri.
Di dalam negeri media massa berfungsi membangun masyarakat Islami yang kokoh.
Sedangkan di luar negeri media massa berfungsi untuk menyebarkan Islam, baik dalam suasana perang maupun damai untuk menunjukkan keagungan ideologi Islam sekaligus membongkar kebobrokan ideologi kufur buatan manusia.
Media juga menjadi sarana menjelaskan semua tuntunan hidup baik berdasarkan syariat. Beberapa nilai dan panduan bersikap peningkatan kualitas hidup dengan pemanfaatan iptek.
Disamping itu, media juga menjadi sarana informasi, edukasi, persuasi, serta hak berekspresi publik dalam rangka amar ma’ruf nahi mungkar dan Muhasabah Lil Hukam.
Oleh karena itu, media massa dalam Islam akan mampu mewujudkan masyarakat cerdas karena memiliki tuntunan yang jelas dalam semua urusan hidupnya.
Sehingga Umat mampu menilai mana yang benar–salah, juga peduli karena adanya budaya kritis dan menasehati penguasa.
