Eksistensi pancasila yang begitu sakral lambat laun menjadi formalitas karena ulah pejabat negara yang yang tidak mampu melaksanakan kandungan pancasila. Falsafah negara menjadi acuan utama dalam menegakkan roda pemerintahan namun justru diinjak-injak kewibawaannya oleh aparat yang merasa telah mempelajari dan menempuh pendidikan tinggi. Keagungan pancasila harus menjadi keyakinan yang bagi setiap warga negara yang mempunyai identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Namun realitanya justru petinggi negara yang harusnya menjadi panutan dan pemberi contoh pengamal pancasila yang ideal berbanding terbalik dengan menjerumuskan diri melawan nilai-nilai pancasila.
Perubahan masyarakat merupakan suatu kepastian namun mereka harus merujuk pada sesuatu yang absolut yakni Pancasila. Tafsiran yang terkandung dalam pancasila akan tetap bertahan hingga pada masa tertentu dan akan berseberangan dengan kehidupan masyarakat bila terjadi perubahan yang signifikan yang tidak lagi membutuhkan nilai pancasila. Dimensi kemajuan yang terdapat dalam pancasila bagi sebagian pihak tidak termaktub dan terbatas pada hubungan sosial dan bernegara. Bagi kehidupan modern eksplisitnya acuan bernegara menjadi panduan penting bagi teraturnya peta masyarakat maju.
Komparasi hukum yang yang dibuat juga harus berdasarkan acuan yang telah dicanangkan, siapapun harus mentaati peraturan yang telah disepakati bersama. Preblematikanya hari ini ialah, banyak pihak yang hanya berpijak pada sesuatu yang baku, sesautu yang tidak relevan harus jujur mengatakannya tidak lagi bisa digunakan, bila kuat keinginan untuk menjaga marwah pancasila sudah seharusnya pejabat publik memperlihatkan marwahnya menjaga keutuhan negara dengan gebrakan kemajuan bukan dengan kebobrokan moral dan kebijakan. Pejabat publik hari ini bila disurvei tingkat inovasi dan kreasinya membuat kebijakan hanya sekian persen yang tidak menduplikat pejabat sebelumnya. Politik yang maju bukan seberapa banyak suara yangdidapat dan seberapa mewah acara yang digelar diberbagai tempat, makna yang sebenarnya ialah seberapa hebat pejabat negara membuat keterbaaruan kebijakan yang mengakomodir semua rakyat tanpa terkecuali.
Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan butir-butir pancasila yang barangkali akan berubah sesuai kondisi masyarakat maju.
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yakni mengakui adanya tuhan atau keesaan tuhan yang diyakini oleh masing masing umat beragama. Akan muncul beragam masalah bila sila ini tetap dipertahankan, sebab agama bukan lagi yang fundamental dan akan menjadi penghalang dalam menjalankan perubahan yang realistis. Jika dilihat data sebanyak 86,93% beragama islam, 7,47% beragama kristen, 3,08% beragama katolik, 1,71% bergama hindu, 0,74% bergama budha, 0,03% beragama koghucu, 0,05% penganut aliran kepercayaan. Permasalahan dengan dalih agama berulang kali muncul dan tidak terselesaikan dengan baik bahkan antar sesama penganut agama yang sama. Hal ini akan memicu lambat nya progres pembanguann teknologi modern karena konflik agam yang berlarut-larut. Masyrakat dengan label ateis akan lebih leluasa bekerja dan berbuat sesuka hati tanpa melanggar aturan negara yang tidak merugikan orang lain.
Tidak akan ada lagi sekat dalam sosial yang membatasi masyarakat untuk bertindak dan akan bekerja profesional tanpa ada dalih terikat aturan agama yang sangat membatasi ruang bergerak dan berekspresi. Ruang kebebasan yang disediakan oleh masing-masing agama tidak mampu menjaga keharmonisan yang telah diajarkan oleh para pemuka agama ditambah dengan gencarnya gebrakan kemjuan teknologi akan membuat masyrakat tidak lagi memkirkan hal yang belum tampak atau ganjaran agama namun mereka akan memilih realita hidup yang butuh materi dan kebahagiaan.
Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah sudah pasti tidak mungkin dihilangkan bagi manusia sekarang, namun bukan hal yang mustahil kehidupan mendatang dengan semua hal dilakukan oleh robot atau mesin maka manusia tidak lagi berpaku pada tuntukan etika dan norma sosial. Organisasi nirlaba The Club Of rome memprediksi populasi dunia saat ini 7,96 Miliar namun akan turun menjadi 2 Miliar manusia di akhir abad 21 ini. dengan skenario banyak negara yang muncul sebagai negara maju dan sebaiknya akan bermunculna banyak negra jatuh miskin dan tidak mampu membiayai rakyatnya, di tambah dengan kekacauan ekonomi, kesehatan dan pendidikan menambah masalah tingkat produksi manusia menurun dilengkapi dengan pemanasan global yang akan memangkas habis populasi manusia yang tidak lagi sebanyak hari ini.
Jika yang terjadi adanya berkurangnya populasi manusia dan digantikan oleh teknologi robot yang hari ini maka sudah pasti aturan sosial masyarakat tidak relevan dengan aturan sekarang. Kompleksitas masalah yang bertumpuk akan terselesaikan dengan tersendirinya dengan populasi yang signifikan habis dari permukaan.
Sila Ketiga, Persatuan Indonesia merupakan hal wajib yang tidak mungkin dihilangkan namun ini bukanlagi alasan mendasar untuk tetap merasa menjadi warga negara, karena telah bereformasi menjadi dunia teknologi modern maka dasar mereka untuk hidup bukan lagi nasionalisme atau cinta tanah air dengan menjaga persatuan sesama, yang terpenting ialah mereka mampu berproduksi dan menghasilkan temuan baru untuk melanjutkan hidup sebagai manusia. Pertarungan kedepan ialah bukan perihal perang antar negara atau antar masyrakat anamun peperangan berdasarkan temuan dalam teknologi terbarukan. Semua hal hanya untuk keberlangsungan hidup masing- masing individu. Negara tidak mengurusi hal detail atau masalah rakyat namun hanya mengeluarkan kebijakan hal- hal besar saja untuk mengatur jalannya keteraturan sesama penemu peradaban baru. Keutuhan negara hanya akn dipandang dan dihormati oleh yang lain bila mampu bersaing secara fair tanpa menduplikasi atau mencuri data- data orang lain.
Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan Perwakilan ialah salah satu elemen yang paling berarti dan dihormati keberadaan nya oleh rakyat sebab menjadi tumpuan aspirasi rakyat. Namun di abad dengan beralihnya aktivitas manusia menjadi lebih sibuk dan kompleks, perwakilan rakyat bukan menjadi lembaga negara yang fundamental diperlukan. Sedangkan saat ini yang msaih memegang erat pancasila yang utuh perakilan rakyat tidak dipercaya oleh rakyat bagaimana dengan abad yang akan datang Tupoksi perwakilan rakyat akan tergantikan dengan mudah oleh Robotik ciptaan ilmuwan. Urusan kenegaraan cukup diselesaikan oleh pejabat pentng yakni pemimpin negara dan beberapa lemabaga yang mengurusi bidang teknologi barangkali hanya itu yang dibutuhkan untuk kemajuan di beberapa abad mendatang.
Berhasil atau tidak perwakilan rakyat hari ini tidak akan berpengaruh banyak bagi teknologi. Masa itu akan lebih berharga orang biasa dengan temuannya yang hebat dari pada orasi yang hanya mebuang wakt tidak mengubah keadaan apapun bagi masyarakat.
Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah hal terpenting yang samapai detik ini pemerintah belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sila kelima ini hanya menjadi kata-kata bagi setiap pejabat negara yang hanya mengadalkan alasan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk asil dan mensejahterakan rakyat namun hasilnya nol besar. Dalam isilah disebut dengan self evident yakni sesuatu itu akan tampak dengan sendirinya. Maka bila pemerintah berdalaih telah bekerja keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik maka dengan mata kepala akan terlihat apa yang telah dikerjakan oleh mereka, namun faktanya justru ada banyak orasi mengenai kaedialn dan kesejahteraan namun rakyat tidak ada yang merasakan kehebatan orasi yang digaungkan.
Kegunaan pemerintah harus tampak dimata rakyat tanpa harus disebar pernyataan atau pers conference diberbagai media. Implementasi sila kelima samapi hari ini tidak terealisasi, maka akan sangat mungkin sila ini ayang akan berubah dan digantikan dengan harapan yang baru. Bila ditinjau dari bebagai aspek maka bukan hal yang sulit untuk menggantikan pancasila. Rakyat yang majemuk punya hak dan wewenang untuk memerintahkan pemimpin mundur dari jabatan nya bila tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai pancasila bila perlu pancasila yang juga harus berti dak terhadap para pemimpin yang tidak taat pada aturan.
Ekspresi kebosanan dan ketidakpastian kehidupan telah menghantarkan masyrakayt tidak lagi percaya pada aturan-aturan negara. Bisa dibayangkan betapa hancurnya negara ini jika rakyat tidak lagi menghormati dan mnghargai pemimpin dan ideologi bangsanya, maka yang akan terjadi ialah carut marutnya bangsa karena tindakan yang memancing emosional rakyat bertahun- tahun tanpa kebijakan yang tegas dari pemerintah.
