SEKRETARIS Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai usulan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah bisa menimbulkan masalah baru.
Mu’ti berpandangan usulan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebab, jika diterapkan, maka akan mengarah kepada formalisasi paham keagamaan.
“Ide kepala BNPT itu justru bisa menimbulkan masalah baru. Itu bisa mengarah pada formalisasi paham agama oleh pemerintah. Itu tidak sesuai dengan sistem negara Pancasila,” kata Mu’ti kepada cnnindonesia.com, Selasa (5/9).
Dia juga berpandangan Indonesia tidak bisa meniru begitu saja apa yang telah diterapkan di negara lain, seperti Malaysia Singapura, dan Arab Saudi. Sebab, konteks politik Indonesia berbeda dengan negara-negara itu.
“Secara politik, Indonesia berbeda dengan Malaysia, Singapura, atau Arab Saudi,” ujarnya.
Selain itu, Mu’ti juga mengingatkan permasalahan radikalisme jangan selalu dikaitkan dengan teologi. Menurutnya, radikalisme tidak selalu hanya berkaitan dengan kelompok keagamaan tertentu.
“Munculnya kelompok radikal jangan selalu dikaitkan dengan Teologi. Radikalisme tidak hanya terjadi dalam masalah agama. Radikalisme agama tidak hanya terjadi dalam komunitas muslim,” jelasnya. web
