BANJARMASIN – Koordinator Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalsel, Samahuddin Muharram menyebut gara-gara penundaan pengumuman calon komisioner Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia membuat kepercayaan publik kian turun.
Hal ini menyusul adanya pengumuman dari Bawaslu RI menunda pengumuman dan pelantikan calon anggota terpilih Bawaslu kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan itu tertuang dalam Pengumuman bernomor 280/KP.01.00/K1/08/2023.
Seyogyanya, pengumuman dan pelantikan calon komisioner Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia pada Sabtu (12/8), namun diubah pada Senin (14/8) sampai Rabu (16/8).
Lagi-lagi, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang meneken surat itu mengubah lagi hingga menundanya pada Rabu (16/8) sampai Minggu (20/8). Dampaknya, terkhusus di Kalsel, dari 13 Bawaslu kabupaten/kota akhir kosong tanpa ada komisioner karena sudah purnatugas atau habis masa jabatannya.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Aries Mardiono mengakui dengan adanya penundaan pengumuman dan pelantikan calon komisioner Bawaslu kabupaten/kota se-Kalsel ditunda oleh Bawaslu RI maka tugas kepengawasan ditangani oleh pihaknya.
“Sebenarnya, bukan hanya di Kalsel, tapi juga ada 514 Bawaslu kabupaten/kota seluruh Indonesia juga mengalami hal serupa,” ucap Aries Mardiono kepada jejakrekam.com, saat menghadiri acara Hari Jadi (Harjad) Provinsi Kalsel ke-73 di Banjarmasin, Rabu (16/8).
Koordinator JaDI Kalsel Samahuddin Muharam menilai dengan adanya surat dari Bawaslu RI yang tampak plin-plan jelas sangat disesalkan, terkait penundaan penetapan dan pelantikan calon komisioner Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia.
“Padahal, saat ini tahapan Pemilu dan Pilpres 2024 sedang berjalan tanpa ada lembaga pengawas di tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia,” kata akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.
Menurut Samahuddin, hal ini justru mengindikasikan adanya potensi pelanggaran besar terhadap jalannya pemilu.
“Ini patut dipertanyakan kepada Bawaslu RI, kenapa sampai menunda. Sejak awal, saya sudah mengamati terbentuknya tim seleksi Bawaslu kabupaten/kota se-Kalsel itu sebenarnya mengundang berbagai kekhawatiran. Ini yang terjadi sekarang,” ucap mantan Ketua KPU Provinsi Kalsel ini.
Masih kata Samahuddin, orang yang dipilih masuk dalam timsel adalah sosok yang kurang memahami soal kepemiluan, apalagi mengenai soal politik dan pemilu. jjr
