
BANJARMASIN- Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi menginginkan pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) lebih ditingkatkan lagi dalam hal menambah pendapatan asli daerah di banua ini.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Yani Helmi atau biasa disapa Paman Yani usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan dan lainny.
“ Kalau Pajak Air Permukaan (PAP) seperti kita contohkan kalau ini mau diterapkan secara masib mestinya ada komunikasi antara Bapenda dengan pengusahaanya bahwa ini ada tarif pajak air permukaan dengan harga dan kualitas air,” ujar Muhammad Yani Helmi di gedung rumah Banjar di Banjarmasin, Rabu (26/7) sore.
Dan ini sudah berkembang sudah dari tahun ketahun , walaupun demikian trend kenaikan Pajak Air Permukaan terus naik bagus sekali yang dilakukan oleh Bapenda Kalsel, bukalah kran untuk melakukan komunikasi antara pengusaa dengan pemda dan pemprov.
“ Saya sudah mengumpulkan pengusaha dan Pemda serta Pemprov kemarin di KabupatenTanah Bumbu mestinya ini diteruskan, dan kita berharap kabupatenlain juga melaksanakannya,” jelasnya.
Persoalan tidak ada sanksi seharusnya kalau orang tidak bayar pajak air permukaan harus ada Punishment, minimal izin tidak akan diperpanjang pemerintah dan ini sudah disuarakan pemerintah daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalsel H Subhan Nor Yaumil mengatakan tahun 2023 pencapaian pendapatan keseluruhan dari target Rp 8,1 triiun lebih sudah terealisasi 57,86 pesren atau Rp 4,7 triliun lebih.
Pendapatan tersebut dari pajak daerah yakni PKB,BBNKB, PAP,PBBKB dan Pajak Rokok sudah teralisasi. “Dari sektor yang dikelola tidak ada yang lambat, hanya saja penatapan pada PAP saja direvisi karena tidak berpotensi, karena saya belum di Bapenda makanya akan direvisi diperubahan APBD 2023.Capaian PAP dibanding tahun 2022 sampai 22 Juli 2023 ini sudah di Rp 9,7 miliar, kalau sampai akhir bisa mencapai Rp 20 miliar, sementara targetnya Rp 50 miliar ini oleh KPK ang tidak memiliki data, kita boleh memungut kalau ada izin,” ujarnya.rds