BANJARMASIN – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan sosialisasi sekaligus diskusi publik kepada masyarakat agar dapat meningkatkan akses pengaduan pelayanan publik dari pemerintah di Kota Banjarmasin.
Hal tersebut dilakukan karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana melapor atau mengadu terhadap tindakan tidak diberikan pelayanan publik, berlarut-larut dan dimintai imbalan.
Anggota Ombudsman RI, Heri Susanto mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengadu tidak diberikan pelayanan, berlarut-larut dan dimintai imbalan. Disinilah forumnya bagaimana menghadapi malpraktek apakah membuat KTP, BPJS maupun urusan tanah.
Dia mengakui, paling banyak ditemukan terkait pertanahan, kesehatan dan masalah lingkungan hidup dan dalam kontek laporan Ombudsman Kalsel ini terbaik nomor 1 se-Indonesia, Kalsel termasuk tinggi dalam menerima laporan masyarakat.
“Laporan yang masuk di Ombudsman Kalsel total 686 berkas yang diselesaikan 648 laporan dan Kalsel ini persentasenya sekitar 94 persen ini masuk kualifikasi rengking nomor 1 se-Indonesia,” ujar Heri Susanto usai menjadi narasumber pada acara Sosialisasi dan diskusi publik peningkatan akses pengaduan pelayanan publik di Kota Banjarmasin di Hotel Jelita Banjarmasin, Kamis (20/7) sore.
Meski begitu banyak masyarakat yang tidak tahu cara melapor dan inilah pentingnya literasi pengetahuan pelayanan publik melalui kerja sama dengan Anggota Komisi II DPR RI, Hj Aida Muslimah, SE.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Hj Aida Muslimah, SE mengatakan memang selama ini orang belum tahu apa itu Ombudsman dengan sosialisasi pelayanan publik ini mereka sudah tahu apa itu Ombudsman.
Baik itu masalah infrastruktur, pendidikan dan lainnya untuk dilaporkan ke Ombudsman baik melalui video, surat langsung dan lainnya.
Ombudsman itu merupakan mitra Komisi II DPR RI, dimana seperti masalah sampah, kesehatan, infrastruktur dan lampu jalan serta lainnya.
“Kita berharap dari keluhan masyarakat hendaknya jangan memberikan harapan masyarakat kalau tidak ada anggarannya,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini. rds/ani
