TANJUNG – Program Pemkab Tabalong membentuk badan usaha milik desa (bumdes) di 121 desa tampaknya masih terkendala ketersediaan SDM, mengingat masih banyak desa yang belum memiliki bumdes.
Bahkan dari total 95 yang terbentuk, sebanyak 48 bumdes tidak aktif lagi karena kurangnya kemampuan para pengelolanya.
“Secara bertahap kita mengirim para pengelola bumdes mengikuti pelatihan administrasi, baik di kabupaten maupun Kota Banjarmasin,” jelas Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Tabalong Yenny Septiani, Senin (10/7).
Padahal sejak 2017, Pemkab Tabalong telah melaksanakan program mendirikan BUMDes Mart di 121 desa di Bumi Sarabakawa, namun hingga kini banyak bumdes yang mati suri bahkan puluhan desa belum membentuknya.
Ia mengatakan, pada April lalu, sebanyak 26 pengelola bumdes telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Kota Banjarmasin.
“Rencana pelatihan lanjutan kita laksanakan di Kabupaten Tabalong untuk memperkuat pengelolaan bumdes,” katanya.
Sebelumnya, sembilan desa menjadi percontohan Bersinar Mart Berbasis Desa (sebelumnya Bumdes Mart) tersebar di wilayah Tengah, Utara, dan Selatan Kabupaten Tabalong.
Untuk wilayah utara, yakni Desa Muang, Desa Lano dan Desa Solan Kecamatan Jaro. Wilayah Tengah di Desa Kasiau dan Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak dan wilayah Selatan di Desa Karangan Putih, Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua dan Desa Halangan Kecamatan Pugaan.
Sementara, dari 47 bumdes yang aktif, salah satu bumdes dari Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta meraih predikat terbaik tingkat Provinsi Kalsel 2022. ant
