JAKARTA – Partai Golkar diisukan bakal menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan salah satunya agendanya mengganti Airlangga Hartarto.
Isu tersebut merebak seiring dengan adanya rapat internal di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Minggu (9/7) malam, dalam rangka memberikan sejumlah rekomendasi jelang Pemilu 2024.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebutkan, salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal tersebut terkait keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Tahun 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres.
“Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain. Apakah yang lainnya, saya enggak sebut nama. Nah itu bisa juga,” katanya.
Ia menyebutkan, tak menutup kemungkinan peluang munaslub untuk mencopot Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. “Karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” ujarnya.
Berkaitan dengan isu munaslub itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada rencana partainya untuk menentukan figur baru sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. “Tidak ada, agendanya bukan itu,” katanya, Senin (10/7).
Menurutnya, Rapat Dewan Pakar Partai Golkar bukan membahas rencana mengganti dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024 dan sebagai Ketua Umum Golkar.
Airlangga menegaskan bahwa internal Golkar solid, dan pertemuan dewan pakar pada Minggu malam itu bukan forum tertinggi partai. “Forum tertinggi rakernas (rapat kerja nasional), rapim (rapat pimpinan), dan munas (musyawarah nasional),” kata Airlangga.
Menurutnya, Partai Golkar belum menentukan arah politiknya bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Tunggu dulu, sabar, sabar menanti,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono juga menepis kemungkinan Dewan Pakar Partai Golkar menggelar munaslub dalam rangka mengevaluasi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus bakal calon presiden. “Tidak ada agenda atau kesempatan untuk melakukan munaslub,” katanya.
Ia pun menegaskan kesetiaan dan kesolidan seluruh elemen Partai Golkar kepada Airlangga Hartarto. “Seluruh elemen Golkar tetap solid setia kepada Ketum Golkar,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Minggu (9/7), Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku tidak mengetahui adanya rapat internal di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.
“Mereka (dewan pakar) punya mekanisme sendiri. Saya enggak tahu ada rapat. Kan enggak pernah di kasih tahu juga kalau mereka rapat,” katanya.
Menurutnya, Dewan Pakar Partai Golkar hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi. “Nah, yang berhak mengevalusi itu, ya, forum setingkat yang sama. Dewan atau dewan pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu,” tambahnya.
Sekedar diketahui, Golkar bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk KIB pada pertengahan 2022, dan belum menentukan arah politiknya pada Pemilu 2024.
Bahkan, salah satu anggota KIB, yakni PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan (PDIP).
Adapun, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. ant/yos
