YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan mengharapkan kabupaten/kota se-Kalsel dapat meraih kategori digital dalam capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETDP).
“Saat ini baru terdapat lima Pemda yang tergolong dalam kategori digital yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara dan Tanah Laut,” kata Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Hj Raudatul Jannah, di Yogyakarta, Senin (19/6).
Hal tersebut disampaikannya pada pembukaan workshop pendampingan pengisian survei Indeks ETDP Semester 1 tahun 2023 di Yogyakrata.
“Saya kira harus menjadi perhatian kita bersama agar ada peningkatan indeks elektronifikasi transaksi dan diharapkan pada semester 1 dan 2 tahun 2023 dapat meraih pada kategori/level “digital” dengan score 80-100) yang dijadikan salah satu variabel penilaian evaluasi kinerja tahunan (championship) TP2DD,” katanya.
Menurut Raudatul Jannah, pemanfaatan kanal pembayaran digital di kabupaten kota se-Kalsel dapat ditingkatkan, bekerjasama dengan platform digital dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang akan berdampak signifikan kepada pendapatan asli daerah (PAD).
Dia menekankan, kepada Bank Kalsel selaku bank pengelola rekening umum kas daerah (RKUD) agar dapat memberikan dukungan dalam percepatan dan perluasan ETPD di Kalsel melalui penciptaan ekosistem digital yang lebih luas dan masif serta dapat menyajikan data yang valid untuk penginputan di sistem informasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (SIP2DD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada kegiatan itu, Karo Perekonomian juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menginisiasi workshop ini.
Turut hadir Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Robi Ariadi, narasumber Analis Bank Indonesia, Novan Permana, Kabag Digital Banking Bank Kalsel, Putri Maya Sari. syh/adpim/ani
