BANJARMASIN – Mantan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalsel HM Syarbani Haira mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menunjuk caretaker.
“Dengan tertundanya Konferensi Wilayah (Konferwil) IX NU Kalsel di Ponpes Rakha Amuntai pada 8-11 Juni lalu, sudah sepatutnya PBNU segera menunjuk caretaker Ketua PWNU Kalsel,” katanya, Selasa (19/6).
Berdasarkan pada AD/ART Keputusan Muktamar NU ke-34 di Lampung, ia berpendapat konferwil yang ditunda itu sama dengan gagal dilaksanakan oleh pengurus wilayah yang ada.
“Mengapa harus ada perpanjangan masa jabatan Ketua PWNU Kalsel, karena sudah habis masa jabatannya? Ini alasan kuat jika PBNU harus menunjuk caretaker dan juga menyiapkan konferwil lanjutan,” ujarnya.
Syarbani mengutip pernyataan Ketua PBNU Prof Moh Mukri terkait adanya pembekuan Konferwil IX NU Kalsel karena bertentangan dengan Peraturan Ketua Umum (Perkum) NU Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Pengurus Pasal 5 angka (4), akibat pemilihan anggota Ahwa sebagai dasar pemilihan Rais Syuriah tidak terlaksana di Konferwil IX NU Kalsel di Ponpes Rakha Amuntai.
`“Aneh juga jika Konferwil IX NU Kalsel yang gagal terlaksana atau tertunda itu, justru ada perpanjangan masa jabatan ketua tanfidziyah karena periodesasinya dari 2021-2023, meneruskan masa jabatan Ketua NU Kalsel sebelumnya (Abdul Haris Makkie),” ucapnya.
Ia mengatakan, berdasar pengalaman pada 1999, NU Kalsel pernah dibekukan oleh PBNU karena mendukung pencalonan KH Abu Hasan pada Muktamar NU di masa kepemimpinan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid).
“Kemudian, saat gagal melaksanakan Konferwil NU di Kotabaru pada 2004, kepengurusan PWNU Kalsel juga dibekukan. Hingga berlanjut pada 2012, saat Ketua PWNU Kalsel KH Rusdiansyah juga dibekukan oleh PBNU, karena tidak mau mundur karena ikut terlibat politik praktis. Jadi banyak contoh bagi PBNU untuk menunjuk caretaker. Bisa saja tanyakan kepada pelaku sejarah di NU seperti Prof Fahmi Arief yang pernah mengundurkan diri dari kursi ketua, karena mencalonkan diri di Golkar,” jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya penunjukan caretaker bisa mempersiapkan pelaksanaan Konferwil IX NU Kalsel yang tertunda dengan kepanitian yang baru.
“Isu Konferwil IX NU Kalsel bakal ditunda, apalagi dibekukan sudah berhembus kencang sebelum pelaksanaannya di Ponpes Rakha. Siapa yang bertangung jawab atas hal ini, ya pengurus wilayah dan panitia pelaksana tentunya. Ini karena ada kepentingan politik dalam penyelenggaraannya, apalagi jelang Pemilu 2024,” tegas Syarbani.
Sementara, kandidat calon Ketua NU Kalsel Syaifullah Tamliha meminta agar Abdul Hasib Salim jangan melempar batu sembunyi tangan.
“Sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Kalsel adalah penanggung jawab konferwil, sehingga tidak pantas mengkambinghitamkan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Semestinya ia yang bertanggung jawab dengan dari mundur dari jabatan apapun di NU. Ini juga menjadi pelajaran bagi incumbent, baik Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah untuk mengundurkan diri jika ingin maju kembali sebagai Rais Syuriah dan Ketua Tanfizdiyah PWNU Kalsel,” katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PPP ini juga menyebutkan, justru kedua pimpinan NU Kalsel malah sibuk mengurusi pemenangan, sehingga bahan atau materi serta persyaratan terabaikan.
“Saya sebagai Mustasyar PWNU Kalsel berharap SC dan OC yang ada diganti dengan mereka yang mengerti tentang ideologi dan tradisi NU yang telah berumur lebih dari satu abad ini,” pungkas Syaifullah. jjr
