RANTAU – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tapin yang di ketuai Wakil Bupati Tapin H Syafrudin Noor secara resmi membuka kegiatan rembuk stunting tingkat kabupaten tahun 2023 di Aula Tamasa, Selasa (13/6).
Kepala Dinas PPKB Hj Ahlul Jannah mengatakan, dilaksanakan kegiatan rembuk stunting ini sebagai tindak lanjut aksi pertama dan kedua percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Presiden RI No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sebagai wujud komitmen pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilaksanakan bersama-sama antara SOPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
“Rembuk stunting ini bertujuan menurunkan angka prevalensi stunting dengan mendengarkan arahan dari narasumber, serta mendengarkan saran dan masukan dari berbagai pihak sesuai dengan target nasional,” katanya.
Wakil Bupati Tapin H Syafrudin Noor mengatakan, berdasarkan laporan studi status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi balita stunting di Bumi Ruhui Rahayu sebesar 14,5 persen, atau terendah di Kalimantan Selatan.
“Angka ini masih menjadi tanggung jawab kita bersama dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting, sesuai dengan target pemerintah dalam RPJMN 2020 – 2024 menjadi 14 persen,” ujarnya.
Menurutnya, selaku pemerintah daerah, ia sangat mendukung dan mengapresiasi tim percepatan penurunan stunting dan lintas sektor terkait lainnya, yang selalu melakukan kegiatan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan multisektor, melalui intervensi layanan spesifik dan sensitif secara konvergensi/terintegrasi.
Ia menyebutkan, pada Kamis (27/4), telah dilakukan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting dengan hasil kesepakatan bersama, yaitu semua desa dan kelurahan di Tapin sebagai Desa Locus Stunting Tahun 2024 yang berjumlah 126 desa dan sembilan kelurahan.
Ia menambahkan, rembuk stunting merupakan langkah penting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapin untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka intervensi pencegahan penurunan prevalensi stunting.
“Melalui momentum rembuk stunting ini, kami sangat berharap komitmen kita semua terkhusus kepada para peserta yang hadir secara offline, agar hasil rembuk ini tersusun rencana intervensi pencegahan stunting baik dari hulu hingga hilirnya, yang nantinya dimuat di dalam RKPD atau Renja SKPD tahun berikutnya,” katanya.
Wabup berharap, ke depan jumlah balita stunting di Tapin bisa berangsur turun, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak terkait.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala perwakilan BKKBN Kalsel sebagai narasumber H Ramlan, Ketua TP PKK Tapin Hj Ratna Ellyani, Ketua Komisi I DPRD Tapin, Direktur RSUD Datu Sanggul Dr Milhan, serta lintas sektor terkait lainnya yang tergabung dalam tim penurunan stunting. her
