AMUNTAI – Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama (Konferwil) Kalimantan Selatan ke-IX yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Rasyidiah Khlalidiyah (Ponpes Rakha) Amuntai, dihentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Konferwil PWNU Kalsel Berry Nahdian Furqon kepada wartawan, di Rumah Makan Matham Abu Nawas, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Sabtu (10/6).
Ia mengatakan, kegiatan konferwil dihadiri dan dibuka Prof Dr KH Mukri bersama Wakil Sekjen PBNU Gua Salahuddin pada Jumat (9/6). Namun belum sempat dibuka, ternyata ada dokumen untuk persyaratan tidak terpenuhi oleh peserta, sehingga konferensi dihentikan.
“Syarat untuk melaksanakan konferwil dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan. Jika dilaksanakan atau dipaksakan juga, maka hasilnya tidak akan diakui oleh keputusan konferensi, maka PBNU memutuskan untuk menunda,” jelasnya
Ia menegaskan, PBNU tegak lurus dengan aturan untuk menunda sementara pemilihan Ketua PWNU Kalsel 2023-2028, karena peraturan organisasi tidak terpenuhi.
“Namun untuk kegiatan lomba lainnya tetap berjalan hingga penutupan dan pembagian trofi serta piagam penghargaan bagi pemenangnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan konferwil berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada keributan hingga kegiatan selesai. Dengan penundaan ini, semua peserta menerima keputusan PBNU tersebut.
Terkait kapan konferwil ini akan kembali dilaksanakan, pihaknya mengatakan akan menunggu arahan dari PBNU.
Terpisah, Ketua PWNU Kalsel H Abdul Hasib Salim membenarkan ada penundaan kegiatan pemilihan Ketua PWNU Kalsel tersebut karena ada persyaratan dokumen yang diusulkan oleh masing-masing cabang belum terpenuhi.
Ia menilai penundaan atau pembatalan konferwil merupakan hal biasa. “Malah ada beberapa PWNU lainnya pernah mengalami bahkan konferwilnya dihentikan atau dibubarkan. Jadi, bukan hanya yang terjadi di Konferwil IX NU Kalsel di Ponpes Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai saja,” katanya, Sabtu (10/6).
Ia juga meminta agar semua pihak khususnya para pemilik suara terutama PCNU se-Kalsel bisa menerima keputusan yang telah diambil oleh PBNU.
Ia menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya penundaan konferwil ini hingga batas waktu yang belum ditentukan oleh PBNU.
“Kami akan mengikutinya (keputusan PBNU). Penundaan konferwil itu merupakan hal yang biasa, karena NU ingin menegakan aturan NU itu sendiri agar lebih tertata dan sesuai aturan,” ujarnya.
Meski begitu, Hasib yang juga calon incumbent (petahana) dalam Konferwil IX NU Kalsel ini menyesalkan mengapa panitia pelaksana Konferwil IX NU Kalsel tidak memberitahukan kepada pengurus PCNU sebagai pemilik suara atau peserta konferensi, guna membawa surat mandat Ahwa (Ahlul Halli wal Aqdi).
Sementara, Calon Ketua PWNU Kalsel H Saifullah Tamliha menyayangkan penundaan pemilihan Ketua PWNU Kalsel ini karena adanya prosedur yang salah.
Ia mengaku sudah siap maju mencalonkan sebagai ketua NU Kalsel dengan modal suara 11 PCNU cabang yang memiliki hak suara di Konferwil NU Kalsel.
“Kami menyayangkan Konferwil Kalsel ini ditunda. Padahal tidak perlu ditunda karena taruhannya adalah nama besar NU,” ujarnya.
Sekadar informasi, yang memiliki hak suara ada 15 PCNU se-Kalsel. di antaranya, Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Kotabaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, serta dua cabang istimewa yakni PCNU Alabio dan Kelua. suf
