JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih yang begitu besar membuat tata niaga di komoditas ini sering menjadi permainan para mafia.
Pemain impor bawang putih hanya dikuasai oleh segelintir pihak yang menyebabkan tata niaga yang tidak sehat dan berakibat kenaikan harga bawang putih.
Dilansir dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, bawang putih selama sepekan terakhir naik 11,1 persen jadi Rp37.300 per kilogram di rata-rata pasar tradisional Indonesia.
Ketua BPP Hipmi Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan M Hadi Nainggolan mengatakan tata niaga impor bawang putih ini sangatlah tidak sehat dan benar-benar sudah dikuasai para kartel mafia yang menguasai berbagai lini.
Hipmi mensinyalir kartel impor bawang putih semakin memiliki bekingan kuat saat menjelang Pemilu, termasuk menuju pemilu 2024 ini.
“Hanya segelintir perusahaan dan saling memiliki keterkaitan yang “menikmati” kuota impor bawang putih. Kami berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bertindak tegas demi menjaga tataniaga yang lebih sehat. Apalagi komoditas ini menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia,” tutur Hadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis.
Bawang putih merupakan salah satu komoditas yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia, baik untuk kebutuhan rumah tangga, restoran maupun industri makanan.
Berdasarkan data Kementrian Pertanian (Kementan), kebutuhan konsumsi bawang putih nasional pada tahun 2023 sebesar 560.000 ton, sedangkan produksi bawang putih dalam negeri pada tahun 2020 adalah sebesar 81.800 ton.
Data ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan bawang putih Nasional. Hadi juga menjelaskan bahwa sebaiknya pemerintah segera mengambil tindakan tegas, agar tataniaga impor bawang putih bisa berjalan sehat dan kompetitif. Harga bawang putih sering mahal, langka dan bahkan menjadi penyebab inflasi adalah permainan kartel mafia impor bawang putih, begitu juga dengan komoditas hortikultura lainnya.
Dia berharap pemerintah bisa melibatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk mendengar berbagai masukan-masukan terkait tataniaga impor bawang putih dan komoditas hortikultura agar lebih transparan.
“Hipmi mendesak pemerintah kiranya segera bisa menghentikn dan menindak praktek-praktek kartel mafia impor bawang butih dan holtikutura agar tidak merugikan Negara, pelaku usaha lainnya serta masyarakat yang menjadi konsumen,” tegas Hadi. bisn/mb06
