Oleh : Lismita (Mahasiswa Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang)
Perempuan selalu menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam arena politik. Meskipun ada peningkatan partisipasi politik perempuan dalam beberapa dekade terakhir, stereotip dan hambatan struktural masih menghambat kemajuan mereka. Dalam opini ini, kita akan mengulas pentingnya perempuan dalam politik, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi politik perempuan serta mempromosikan kesetaraan gender di dalamnya. Partisipasi perempuan dalam politik memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Keberagaman gender di dalam arena politik memberikan perspektif yang berbeda dan mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Perempuan memiliki pengalaman hidup yang unik dan memahami isu-isu yang relevan dengan perempuan dan anak perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam pembuatan kebijakan dapat menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan menyediakan solusi yang lebih holistik.
Sejak tahun 2003, pemerintah Indonesia menerapkan kuota gender untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Menurut UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, setidaknya 30% dari total kursi di lembaga perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), harus ditempati oleh perempuan. Namun, perlu dicatat bahwa persentase keterwakilan perempuan di ranah pemerintahan Indonesia dapat bervariasi tergantung pada pemilihan umum yang berlangsung. Pada pemilihan umum legislatif terakhir yang diadakan pada tahun 2019, perempuan berhasil meraih 20,9% kursi di DPR. Meskipun angka ini belum mencapai target 30%, namun terdapat peningkatan dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya. Sementara itu, dalam hal keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan tinggi pemerintahan, termasuk presiden, wakil presiden, menteri, dan posisi-posisi kunci lainnya, perempuan belum mencapai angka yang signifikan. Pada tahun 2021, tidak ada perempuan yang menjabat sebagai presiden, wakil presiden, atau menteri dalam kabinet Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan. Langkah-langkah seperti advokasi, pelatihan kepemimpinan, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya perempuan dalam pengambilan keputusan telah diambil untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar. Meskipun masih ada perjalanan yang harus ditempuh, langkah-langkah ini penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif dan mewakili seluruh masyarakat Indonesia.
Hal tersebut berbeda dengan negara-negara lain seperti negera Norwegia telah mencapai tingkat partisipasi perempuan yang tinggi dalam pemerintahan. Pada tahun 2021, perempuan menduduki sekitar 41% kursi di Parlemen Norwegia (Stortinget). Negara Rwanda memiliki tingkat partisipasi perempuan yang sangat tinggi dalam politik. Perempuan memiliki perwakilan sekitar 61% di Parlemen Rwanda, menjadikannya salah satu negara dengan keterwakilan perempuan tertinggi di dunia. Sedangkan Kanada pada tahun 2021, perempuan menduduki sekitar 29% kursi di Parlemen federal. Pemerintah Kanada telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dengan mendorong keterwakilan yang lebih seimbang melalui kuota gender dan inisiatif lainnya. Serta di Amerika Serikat, persentase perempuan dalam Kongres adalah sekitar 27% pada tahun 2021. Meskipun masih ada ketimpangan gender, terjadi peningkatan perwakilan perempuan dalam beberapa tahun terakhir.
Keterlibatan perempuan dalam politik memiliki dampak positif yang signifikan. Pertama, penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih memprioritaskan isu-isu sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan keterlibatan perempuan yang lebih besar, kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dapat lebih mungkin diimplementasikan. Kedua, kehadiran perempuan dalam pemerintahan juga memberikan peran model bagi generasi muda perempuan. Ketika mereka melihat perempuan terlibat dalam politik dan memegang posisi kepemimpinan, mereka merasa terinspirasi dan percaya bahwa mereka juga memiliki potensi yang sama untuk mencapai hal yang sama. Ketiga, penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dapat mengurangi tingkat korupsi. Perempuan cenderung lebih berintegritas dan melakukan keputusan berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan meningkatkan proporsi perempuan di pemerintahan, kita dapat membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam politik, termasuk stereotip gender yang membatasi peran mereka. Stereotip tersebut mencakup anggapan bahwa perempuan kurang kompeten, emosional, atau tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan politik. Selain itu, tuntutan peran tradisional di rumah tangga dan tanggung jawab perawatan anak juga dapat menjadi hambatan bagi partisipasi politik perempuan. Kurangnya dukungan finansial, akses terbatas ke sumber daya politik, serta kekerasan dan pelecehan gender juga mempengaruhi partisipasi politik perempuan.
Untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, kita perlu mengadopsi langkah-langkah yang komprehensif. Pertama, harus ada upaya untuk mengubah stereotip dan persepsi negatif tentang perempuan di politik melalui kampanye pendidikan dan kesadaran yang menyuarakan pentingnya kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, pemberian pelatihan kepemimpinan dan keterampilan politik kepada perempuan akan memperkuat kompetensi mereka dalam berpolitik. Selanjutnya, penting untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan mendukung perempuan. Partai politik dan lembaga pemerintahan harus mengadopsi kebijakan yang mendorong keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan dan memastikan adanya ruang dan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk maju dalam karir politik. Pengenalan kuota gender dalam pemilihan politik juga dapat memberikan dorongan yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih.
Selain itu, penguatan dukungan finansial dan akses ke sumber daya politik adalah penting. Program beasiswa dan bantuan keuangan untuk perempuan yang tertarik terlibat dalam politik dapat membantu mengurangi hambatan finansial yang sering menghalangi partisipasi mereka. Akses yang setara terhadap pendanaan kampanye dan sumber daya politik akan memastikan bahwa perempuan memiliki peluang yang sama dalam meraih posisi politik. Perempuan memiliki peran yang penting dalam politik, dan partisipasi mereka harus didorong dan diperjuangkan.
Stereotip dan hambatan struktural harus diatasi untuk memastikan kesetaraan gender di arena politik. Melalui pendidikan, pelatihan, kebijakan inklusif, dan dukungan finansial yang memadai, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih beragam dan adil. Hanya dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan memberdayakan suara mereka, kita dapat membangun masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.
