BANJARMASIN – Fraksi Persatuan Nurani Demokrat (PND) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel tahun anggaran 2022 ini.
Hal tersebut disampaikan perwakilan Fraksi PND DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah saat rapat paripuran pandangan umum Fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur Kalsel terhadap raperda provinsi Kalsel tentang laporan pertanggungjaswaban pelaksanaan APBD (LPPA) tahun Anggaran 2022 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel RoyRizali Anwar.
Gusti Abidinsyah mengatakan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 oleh gubernur, dan pembahasannya bersama DPRD, pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan, antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
“ Kami Fraksi PND, patut menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas keberhasilan Kalsel mempertahankan prestasi hingga mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian WTP selama sepuluh tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Gusti Abidinsyah saat rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (24/5) siang.
Alhamdulillah pula, selain telah bisa mendapatkan status wtp selama sepuluh tahun berturut-turut itu, realisasi pendapatan daerah kita trendnya juga terus meningkat. tahun 2019 mencapai 95,21% dari yang dianggarkan. tahun 2020, 96,54%, tahun2021, 98,44%. dan kini tahun 2022 mencapai 103,83%.
Seperti yang disampaikan saudara gubernur dalam pidato pengantarnya, bahwa realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 8.155.596.924.194,30 atau 103,83 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 7.854.987.591.281,00.kemudian realisasi belanja daerah sebesar Rp 5.260.417.828.044,90 atau 87,08 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 6.040.969.101.614.
Alhamdulillah terjadi surplus, padahal sebelumnya direncanakan defisit. pada akhir tahun anggaran 2022 terealisasi surplus sebesar Rp 813.817.435.736,40 dari anggaran yang direncanakan defisit sebesar rp. 269.251.277.050,00. Selanjutnya terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.083.070.712.786,8 per 31 desember 2022.
Tentu saat prestasi yang sangat menggembirakan tersebut sangat patut kita syukuri, sekaligus kita juga perlu menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara gubernur dan seluruh jajarannya. semoga prestasi itu bisa terus dijaga, dipertahankan serta ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
“Fraksi PND sangat berharap agar keberhasilan yang luar biasa itu, bisa berdampak secara nyata dan dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat Kalsel. Untuk itu sisa lebih atau silpa dari tahun anggaran 2022 ini kami harapkan bisa diarahkan untuk penanganan covid-19 dan berbagai dampak bencana lain seperti banjir, termasuk penanganan jalan rusak di daerah satui km 171 tanah bumbu yang terjadi delapan bulan yang lalu. Delapan bulan tanpa perbaikan yang berarti, bukalah waktu yang pendek bagi masyarakat yang merasakan secara langsung dampak negatifnya,”jelasnya.
Terlepas dari persoalan siapa yang harus bertanggung jawab, kerusakan jalan itu harus segera dicarikan solusinya. seandainya penanganan pemerintah pusat dirasa lamban, kiranya tidak ada salahnya kalau Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berinisiatif melakukan langkah persuasif terhadap para pengusaha batu bara di sana agar mau bersama-sama bergotongroyong melakukan perbaikan jalan tersebut.
“Kami berharap agar dengan pembahasan mendalam itu akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keberhasilan yang dicapai, untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara kalau masih ada kelemahan atau hal-hal yang belum oftimal, perlu diperbaiki dan dioptimalkan lagi dalam tahun-tahun berikutnya. Semua itu tentu saja perlu kita lakukan untuk kemajuan dan kemaslahatan banua kalimantan selatan yang sama-sama kita cintai,”katanya.rds
