BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menyatakan pihaknya mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kalsel untuk memanfaatkan secara maksimal keberadaan kredit usaha rakyat (KUR).
“Kami terus mendorong agar masyarakat maksimal memanfaatkan KUR untuk permodalan, mengingat jumlahnya cukup banyak di Kalsel mencapai Rp6,5 triliun tahun 2023 ini,” ujarnya pada media briefing realisasi APBN di Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (23/5).
Menurut Syafriadi, dari dana yang disediakan pemerintah melalui sejumlah perbankan di Kalsel sebesar Rp6,5 triliun tersebut baru terealisasi sekitar Rp1,297 triliun, artinya masih banyak dana yang mengendap di perbankan.
Alokasi dana KUR yang telah dicairkan sebesar Rp1,297 triliun dari sejumlah perbankan di Kalsel tersebut untuk 24.049 debitur dan terbanyak berada di Kota Banjarmasin.
Menurut dia, keberadaan KUR tersebut merupakan upaya konkrit dari pemerintah dalam upaya pemberdayaan UMKM yang selama ini masih terkendala permodalan.
Karena itu, kata Syafriadi, peluang untuk mendapatkan permodalan dari sejumlah perbankan melalui KUR tersebut masih terbuka luas, tinggal apakah UMKM di banua ini maksimalkan memanfaatkan dana tersebut.
“Saya berharap sisa waktu tahun 2023 ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memanfaatkan KUR yang jumlah lebih dari Rp4 triliun tersebut untuk permodalan sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di banua ini,” katanya.
Dia mengakui, sangat disayangkan apabila dana yang disediakan pemerintah triliunan rupiah yang ada di sejumlah perbankan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut mengendap di bank.
Selain mendorong pemanfaatan KUR yang masih relatif belum maksimal di Kalsel, kata Syafriadi, pihaknya juga terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pencairan dana transper ke daerah.
Berdasarkan dana, katanya, pendapatan daerah yang berasal dari dana transper mencapai Rp4,830 triliun, sedangkan realiasi belanja hanya Rp3,533 triliun, artinya surplus sekitar Rp1,297 triliun dan saat ini masih mengendap di bank.
“Kita berharap pemerintah daerah segera mencairkan dana yang mengendap di bank tersebut untuk membiaya sejumlah kegiatan yang telah direncanakan sehingga terjadi perputaran uang dan akan berdampak pada perekonomian daerah,” katanya.
Menyinggung transper ke daerah (TKD) tahun 2023, Syafriadi mengakui sampai akhir April 2023 mencapai Rp8,257 triliun atau sekitar 35,50 persen. ani
