JAKARTA – Pasukan junta Myanmar dilaporkan membakar hidup-hidup 19 warga sipil, termasuk delapan anak-anak, pada Rabu pekan lalu, atau ketika konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN digelar di Labuan Bajo.
Sejumlah warga mengatakan, pasukan junta menahan beberapa orang yang tinggal di Desa Nyaung Pin Thar di kawasan Bago pada 10 Mei lalu. Pasukan kemudian membakar para warga sekitar pukul 17.00.
Lima di antara 19 orang yang dibakar itu merupakan satu keluarga. Salah satunya adalah anak-anak yang baru berusia 6 tahun.
“Pasukan junta militer membunuh mereka begitu saja,” ucap salah satu sumber kepada Radio Free Asia (RFA), menjelang akhir pekan lalu, seperti dikutip cnnindonesia.com.
Pembakaran itu terjadi di kawasan Bago, di mana pertempuran pecah antara tentara junta dan dua kelompok pemberontak Karen, yaitu Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) dan Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA).
Beberapa jam sebelum pembakaran itu, pemberontak melancarkan serangan ke salah satu situs tambang di kawasan Bago.
“Kami meledakkan tambang sekitar 15 kali dan sekitar 30 tentara junta tewas. Setelah itu, tentara junta ke Desa Nyaung Pin Thar. Pertempuran juga pecah di sana,” ucap salah satu pemberontak.
Ia kemudian berkata, “Kami baru tahu semalam, setelah pertempuran berakhir, bahwa mereka membunuh warga-warga di desa itu. Kami baru menemukan jasad mereka pagi ini.”
Hingga kini, junta militer Myanmar belum memberikan keterangan resmi mengenai insiden ini.
Pembakaran ini sendiri terjadi ketika KTT ASEAN digelar di Labuan Bajo. Konflik Myanmar merupakan salah satu momok yang menjadi sorotan para pemimpin negara blok Asia Tenggara tersebut.
Para pemimpin ASEAN bahkan merilis satu deklarasi khusus untuk mengecam serangan terhadap konvoi diplomat yang membawa bantuan di Myanmar. Konvoi tersebut juga mencakup diplomat Indonesia.
Selama acara berlangsung, sejumlah pemimpin negara, termasuk Presiden Joko Widodo, juga terus memperingatkan Myanmar agar segera menghentikan konflik.
Myanmar memang masih terus didera konflik usai militer menggulingkan pemerintah yang sah pada 1 Februari 2021 lalu. Warga merespons kudeta itu dengan menggelar demonstrasi di berbagai penjuru.
Namun, junta menanggapi dengan kekuatan berlebih. Mereka bahkan tak segan membunuh yang menentang kekuasaannya.
Dua bulan setelah kudeta, ASEAN turun tangan. Organisasi ini menggelar pertemuan khusus yang menghadirkan kepala negara anggota, termasuk junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, pada April 2021 di Jakarta.
Pertemuan itu menghasilkan lima poin konsensus. Poin-poin itu di antaranya kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dan harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai.
Dua tahun berlalu, Myanmar tak kunjung memenuhi kelima poin konsensus itu. ASEAN pun tak pernah lagi mengundang Myanmar dalam pertemuan-pertemuan blok tersebut.
Jokowi mendesak Myanmar agar patuh. Ia juga mengaku siap bicara dengan junta Myanmar.
“Indonesia siap berbicara dengan siapa pun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder [pihak terkait] di Myanmar, untuk kepentingan kemanusiaan,” ujar Jokowi.
Namun, ia menegaskan bahwa pendekatan terhadap Myanmar ini bukan berarti Indonesia mengakui junta militer sebagai pemerintahan sah negara itu.
“Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement, bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan,” tuturnya. web
