BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mendorong penyebarluasan jaringan internet di banua, melalui peningkatan kualitas keterjangkauan internet serta penggunaan internet sehat dan aman bagi masyarakat.
Artikel Lainnya
“Saya kita upaya penyeberluasan jaringan internet tersebut menjadi suatu tantangan bagi semua pihak, khususnya Diskominfo selaku dinas yang mengelola komunikasi publik dan teknologi informasi,” tandasnya di Banjarbaru, Selasa (9/5).
Hal itu tertuang dalam sambutan tertulis dibacakan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2024 dan Evaluasi Pengelolaan LAPOR! tahun 2023 di Banjarbaru.
Acara yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel itu turut dihadiri sejumlah kepala daerah, kepala dinas kominfo se-Kalsel, dan staf ahli gubernur serta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Lebih lanjut, Paman Birin mengungkapkan saat ini sudah diterapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam manajemen birokrasi, malan konektivitas internet menjadi sangat penting dalam penerapannya.
Tata kelola dan manajemen SPBE yang baik akan memberikan akselerasi pembangunan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk itu, diperlukan percepatan pelaksanaan SPBE melalui penguatan fasilitas, sarana dan prasarana pendukungSPBE di Provinsi Kalsel.
Gangguan internet yang masih terjadi, diharap Paman Birin dapat segera ditindaklanjuti demi kelancaran proses pelaksanaan pembangunan berbasis elektronik. Disamping itu, tersedianya akses internet juga harus didukung dengan keamanan informasi.
“Kita tentu harus menghindari kebocoran data di situs-situs pemerintah. Infrastruktur jaringan di beberapa daerah juga harus dimonitor kembali apakah masih terdapat blankspot di daerah-daerah hunian masyarakat,” pesannya.
Selanjutnya diingatkan, setiap kabupaten/kota sudah memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM), maka diminta mengoptimalkan fungsi KIM khususnya untuk melakukan pemetaan strategi komunikasi pemerintah.
“Mereka adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam penyampaian kebijakan dan informasi pemerintah dan mereka lebih mengetahui tantangan di wilayah mereka,” ujar Paman Birin.
Selanjutnya, ketersediaan data dan statistik di kabupaten/kota juga diminta dikoordinasikan oleh kelompok informasi masyarakat sehingga integrasi data yang nantinya tertuang pada satu data Kalsel dapat dilakukan secara komprehensif dan optimal.
“Rakerda ini merupakan sarana untuk saling bersinergi agar isu strategis terkait komunikasi, informatika, statistik dan persandian dapat selaras sehingga tujuan bersama pembangunan dapat tercapai,” ujar Paman Birin.
Paman Birin juga menyampaikan apresiasi atas layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan online rakyat, SP4N-LAPOR! yang telah terbukti memberikan kontribusi yang positif dalam upaya kita mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan responsif.
Paman Birin pun bangga dengan capaian kinerja sistem SP4N LAPOR yang berjalan di Kalsel, dimana hingga saat ini tercatat sudah masuk 8.146 laporan pengaduan, laporan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 7.797 atau sebanyak 95 persen sudah berstatus selesai.
Sedangkan laporan yang masih dalam status proses sebanyak 270 laporan, dan 58 laporan yang belum ditindaklanjuti.
Kepala Diskominfo Kalsel, HM Muslim menyebutkan, Rakerda dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang kebijakan maupun strategi penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
Tujuannya untuk menyusun kebijakan/strategi program komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang harmonis dan sinkron antara pusat dengan daerah, maupun antara provinsi kalimantan selatan dengan kabupaten/kota se-Kalsel.
Kegiatan yang berlangsung 8-10 Mei 2023 ini, ujar Muslim, didukung Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PAN-RB, Badan Sandi dan Siber, BPS, KPU, dan instansi vertikal lainnya di Kalsel.
Pembahasan dalam rakerda meliputi, penerapan SPBE dalam manajemen birokrasi secara modern, evaluasi tahunan lapor! seluruh bupati/walikota se-Kalsel, evaluasi tahunan lapor! seluruh bupati/walikota, evaluasi penyelenggaraan urusan KI, statistik dan persandian Kalsel dan lainnya. adp/ani
